TIMES JATIM, SURABAYA – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2025-2029 resmi disahkan, menjadi cetak biru arah pembangunan provinsi selama lima tahun ke depan.

Namun, di balik palu sidang, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, melalui Wakil Ketua DPRD Jatim yang juga Ketua Fraksi, Deni Wicaksono secara lugas menitipkan catatan kritis demi memastikan keberpihakan pembangunan pada masyarakat lapisan bawah.

Deni Wicaksono menegaskan bahwa PDI Perjuangan memiliki peran vital dalam mengawal visi pembangunan Jatim.

"PDI Perjuangan sebagai kekuatan politik di Jawa Timur harus memastikan pembangunan di lima tahun ke depan berpihak pada rakyat kecil, kaum marhaen," tegas Deni.

Hal ini mencerminkan komitmen Fraksi PDI Perjuangan untuk memastikan setiap program yang tercantum dalam RPJMD memberikan dampak positif dan nyata bagi kesejahteraan masyarakat kecil.

Deni juga menyuarakan kekhawatiran terhadap kemungkinan adanya proyek-proyek besar yang justru mengesampingkan kepentingan fundamental masyarakat.

"Kita harus pastikan proyek mercusuar jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat miskin, rakyat desa, dan pelaku UMKM," tambahnya.

Ini menjadi peringatan keras agar pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek ambisius tidak sampai meminggirkan masyarakat yang paling rentan, termasuk petani, nelayan, atau pelaku usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.

Dalam kesempatan tersebut, Deni Wicaksono juga menegaskan bahwa catatan kritis yang diberikan fraksinya harus menjadi perhatian serius Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Fraksi PDI Perjuangan berharap RPJMD ini dapat berfokus pada target-target krusial seperti penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting, peningkatan daya beli, serta penguatan sektor UMKM dan pertanian. Komitmen ini menunjukkan peran DPRD Jatim, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, dalam memastikan pembangunan Jatim berjalan berimbang, inklusif, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat. (*)