TIMES JATIM, JEMBER – Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi menyatakan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2020 tetap harus dilaksanakan. Meski hal tersebut dilakukan bukan oleh Bupati Jember sebelumnya, dr Faida.

Menurut Itqon, LKPJ wajib dilaksanakan jika Jember tidak ingin memperoleh "rapor merah" dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kalau LKPJ tidak terlaksana maka Jember akan punya catatan (buruk, Red) di kemeyndagri. Bahwa LKPJ Jember tidak tepat waktu," ujar Itqon saat memimpin rapat inventarisasi masalah LKPJ Bupati Jember Akhir TA 2020 oleh Pansus 1 di Gedung DPRD Jember, Kamis (15/4/2021).

Tidak hanya itu, Itqon mengungkapkan bahwa LKPJ juga menjadi syarat untuk memperoleh Dana Insentif Daerah (DID) dari Kemendagri.

"Kalau LKPJ tidak tepat waktu Jember tidak akan mendapatkan insentif daerah. Dan itu lumayan besar jumlahnya untuk masyarakat Jember," ungkapnya.

Anggota DPRD Jember dari Komisi B Nyoman Ariwibowo menambahkan bahwa rapat inventarisasi masalah LKPJ tersebut dilakukan untuk menyusun rekomendasi kepada Pemkab Jember yang saat ini dinahkodai Bupati Hendy Siswanto.

"LKPJ bukan untuk mencari kekurangan aja tapi juga untuk perbaikan ke depan. Kekurangan pada pemerintahan kemarin ditabulasi untuk bahan evaluasi ke depan," tuturnya.

Dalam rapat inventarisasi masalah LKPJ tersebut, Pansus 1 DPRD Jember mengundang sejumlah pemangku kepentingan. Di antaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jember, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jember, Badan Urusan Logistik (Bulog) Jember, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Jember, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. (*)