TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya, Wali Kota Probolinggo dokter Aminuddin bersama Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari konsisten merealisasikan sejumlah program prioritas. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah bidang sosial.

Sejumlah capaian penting berhasil diraih, mulai dari peluncuran Kartu Amanah, percepatan pencairan santunan kematian, penguatan layanan Puspaga Amanah, hingga upaya menurunkan angka kemiskinan.

Saat dikonfirmasi pada Kamis (12/06/2025), Wali Kota Dokter Aminuddin mengungkapkan, Kartu Amanah telah disalurkan kepada sekitar 100 penerima manfaat.

Santunan kematian diberikan langsung oleh Wali Kota kepada penerima manfaat. (Foto: Humas Kota Probolinggo For TIMES Indonesia)

“Sampai saat ini kurang lebih 100 penerima Kartu Amanah yang tersebar di seluruh Kota Probolinggo. Nantinya, secara bertahap kartu ini akan diberikan kepada warga, terutama yang belum pernah menerima bantuan dan masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelas Dokter Aminuddin.

Kartu Amanah menjadi harapan baru bagi warga prasejahtera yang membutuhkan bantuan ekonomi dan pendidikan. Program ini dirancang sebagai solusi menyeluruh dan menyasar warga dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan, termasuk yang tergolong sangat miskin dan rentan miskin.

Program ini merupakan bagian dari 12 janji politik pasangan “AMANAH” (Aminuddin – Ina) saat kampanye. Wali kota menegaskan, kartu tersebut menjadi instrumen penting dalam penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan, tepat sasaran, dan efisien, serta meminimalisasi potensi penyimpangan distribusi.

Menariknya, Pemkot juga menggandeng BPS untuk mendukung penerbitan Kartu Amanah di luar data DTSEN.

“Kami sudah bekerjasama dengan BPS. Setelah data DTSEN keluar, kami akan memberikan Kartu Amanah kepada penerima yang berada di luar data tersebut,” jelasnya.

Evaluasi data DTSEN akan dilakukan setiap enam bulan. Wali Kota memastikan, mereka yang tidak tercakup dalam DTSEN tetapi telah dikonfirmasi oleh Dinas Sosial dan BPS sebagai warga miskin, tetap akan menjadi penerima manfaat.

“Jadi, jika dalam enam bulan itu mereka tidak masuk DTSEN namun terkonfirmasi miskin, maka tetap akan menerima Kartu Amanah,” tegasnya.

Santunan Kematian 3-in-1

Tak hanya Kartu Amanah, Pemkot Probolinggo juga meluncurkan layanan percepatan santunan kematian dengan sistem three in one (3 in 1), yaitu meliputi Kutipan Akta Kematian, perubahan Kartu Keluarga dan KTP-el (cerai mati), serta santunan sebesar Rp750 ribu.

Puspaga amanah membantu merupakan invasi di bidang sosial untuk mengatasi masalah masyarakat. (Foto: Humas Kota Probolinggo For TIMES Indonesia)

Santunan ini dicairkan melalui bank daerah dan dapat diproses dalam satu hari apabila persyaratan lengkap. Proses ini dilakukan secara online, melibatkan sinkronisasi data dari kelurahan, Dispendukcapil, hingga BPJS Ketenagakerjaan. Selain dilakukan secara online, layanan santunan kematian dan diantarkan langsung kepada keluarga yang berduka

“Santunan ini dilakukan secara online. Penyinkronan data dilakukan untuk menghindari data ganda. Jadi yang sudah menerima santunan dari BPJS Ketenagakerjaan, tidak bisa menerima santunan dari Pemkot,” jelas Dokter Aminuddin.

Puspaga Amanah: Solusi Konsultasi dan Cegah Pernikahan Dini

Program lain yang juga menjadi sorotan adalah Puspaga Amanah (Pusat Pembelajaran Keluarga), yang didirikan pada 2022. Layanan ini hadir untuk membantu masyarakat mengatasi persoalan kehidupan, termasuk yang membutuhkan layanan khusus.

“Jadi PUSPAGA Amanah itu diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi tentang berbagai permasalahan. Kami juga kembangkan kerja sama dengan Kementerian Agama untuk mencegah pernikahan dini,” kata Dokter Aminuddin.

Pernikahan dini, menurut Wali Kota, menjadi perhatian serius. Oleh karena itu, lahirlah program Amin Sigapp, sebuah inisiatif untuk mencegah pernikahan dini serta membantu para orang tua tunggal, termasuk dari sisi ekonomi.

“Program ini bernama Amin Sigapp. Tujuannya untuk mencegah pernikahan dini dan menyiapkan dukungan bagi orang tua tunggal. Ini bukan program biasa. Dampaknya besar,” tegasnya.

Dampak program ini pun sudah mulai terlihat. Dari 17 kasus pernikahan dini yang ditangani, tiga kasus berhasil dicegah.

“Sudah ada dampaknya. Kalau tidak salah, dari 17 kasus pernikahan dini sudah ada tiga yang berhasil tertangani. Sisanya masih dalam proses,” ujarnya.

Untuk memastikan program ini sampai ke masyarakat, Pemkot menggandeng RT dan RW dalam sosialisasi dan pengawasan.

“Peran RT dan RW sangat penting, terutama untuk memantau potensi pernikahan dini, risiko perceraian, dan persoalan lainnya,” tutup dr Aminuddin.

Pemkot Probolinggo memastikan selain program-program utama tersebut, masih banyak inisiatif sosial lain yang tengah dikembangkan untuk menjangkau lebih banyak warga. (*)