TIMES JATIM, BANYUWANGI – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI mengumumkan Data Kependudukan (Konsolidasi) Bersih atau DKB Semester 1 Tahun 2021.

Hasilnya, jumlah penduduk Jawa Timur berdasarkan DKB Semester 2 Tahun 2020 sebesar 41.044.406 jiwa. Sementara berdasarkan DKB Semester 1 Tahun 2021 sebesar 40.994.515 jiwa, ada penurunan 49.891 atau hampir 50.000 jiwa.

"DKB ini adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang diterbitkan setiap 6 bulan atau per semester," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur, Dr. Andriyanto, SH, MKes, Selasa (10/8/2021).

Menurut Andriyanto, penurunan jumlah penduduk tersebut terhitung sejak bulan Januari hingga Juli 2021. Penurunan itu masif dilaporkan data kematian ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota setempat. Sehingga Disdukcapil segera menerbitkan Akta Kematian dan Kartu keluarga (KK) baru yang telah dihilangkan anggota keluarga yang meninggal dunia, untuk kemudian dilaporkan ke Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pusat.

"Penurunan jumlah penduduk Jatim juga seiring dengan upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memperbaharui penduduk yang telah meninggal dunia tapi masih tercatat di KK," ungkapnya.

Dinas P3AK mencatat, per tanggal 8 Agustus 2021, jumlah kematian akibat Covid-19 di Jawa Timur sebesar 22.932 jiwa. Diantaranya Anak-Anak yang meninggal sebanyak 125 Jiwa, dengan rincian usia 0–5 tahun sebanyak 59 jiwa dan usia 6-18 tahun sebanyak 66 jiwa.

"Berdasarkan estimasi jumlah kematian akibat Covid-19 di Jatim tersebut, kurang lebih sekitar 5.733 terdapat anak-anak yang menjadi Yatim/Piatu/Yatim Piatu karena orangtuanya meninggal dunia," ucap Andriyanto.

Lebih lanjut Andriyanto menjelaskan, bahwa pendataan tersebut masih dalam proses, yang kemudian akan dilakukan pemberian bantuan sosial spesifik anak, pendampingan psikologi, peningkatan kapasitas ekonomi anak, pemberian hak sipil anak, dan lain-lain.

"Upaya intervensi kepada tersebut dilakukan secara paripurna dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh stake holders yang ada, seperti lembaga masyarakat dalam dan luar negeri, pengusaha, media, perguruan tinggi, himpunan psikolog Jatim, UNICEF dan lainnya," pungkas Kadis P3AK Provinsi Jawa Timur, Dr. Andriyanto, SH, MKes terkait pendataan jumlah penduduk Jawa Timur. (*)