TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Probolinggo cukup tinggi di antara 38 kabupaten/kota di Jatim. Kualitas infrastruktur disebut turut andil di dalamnya. Terutama menuju fasilitas kesehatan.

Hal itu terekam dalam penelitian Tim Kesehatan Universitas Nurul Jadid atau Unuja Probolinggo, perihal keterkaitan kualitas infrastruktur dengan angka kematian ibu, dan angka kematian bayi.

Penelitian dilakukan di 24 kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.

Selasa (11/3/2025), hasil penelitian tersebut disosialisasikan Pimpinan Cabang Muslimat NU atau Nahdlatul Ulama Kabupaten Probolinggo, di Balai Desa Jatisari, Kecamatan Kuripan, kabupaten setempat.

Sosialiasi diikuti oleh 35 orang peserta. Terdiri dari tokoh masyarakat setempat, dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Diantaranya Bapelitbangda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Perhubungan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Dinas Kesehatan (Dinkes).

Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Probolinggo, Nurayati menyampaikan, infrastruktur jalan yang buruk menghambat akses layanan kesehatan.

Jalan utama ke fasilitas kesehatan di beberapa kecamatan masih banyak berupa tanah dan beton. “Data tahun 2023 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo menyebutkan kematian ibu sebanyak 23 kasus dan kematian bayi sebanyak 218 kasus,” katanya.

Menurut Nurayati, dampak kondisi jalan terhadap AKI dan AKB akan menyebabkan keterlambatan akses ke fasilitas kesehatan, kesulitan evakuasi darurat serta peningkatan beban ekonomi.

“Kondisi jalan yang buruk berkontribusi terhadap tingginya AKI-AKA. Infrastruktur jalan yang baik sangat penting untuk akses layanan kesehatan. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk solusi berkelanjutan,” jelasnya.

Nurayati menjelaskan kegiatan ini dilaksanakan di Desa Jatisari Kecamatan Kuripan karena menjadi salah satu lokus AKI dan AKB. Sebab dilihat dari infrastruktur memang membutuhkan perhatian. Kalau jalan sudah ada, tetapi masih butuh perbaikan agar lebih layak menuju ke tempat pelayanan kesehatan.

“Kegiatan ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan hasil riset yang sudah dilakukan oleh tim peneliti dari Unuja Paiton. Kami minta tolong hasil penelitian ini diuji dan berapa persen yang berpengaruh bagi infrastruktur,” terangnya.

Lebih lanjut Nurayati menerangkan, ada beberapa rekomendasi yang diperoleh diantaranya penyelenggaraan jalan kabupaten/kota, penyediaan sarana transportasi, kesehatan desa serta peningkatan edukasi kesehatan kepada masyarakat.

“Solusi yang diberikan meliputi peningkatan kualitas infrastruktur dan pelengkap jalan sesuai dengan kelas jalan, ambulan khusus untuk daerah terpencil dan sulit serta sosialisasi dan pendampingan pentingnya pemeriksaan kehamilan dan imunisasi,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini Nurayati mengharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi sebagai salah satu acuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan, bisa menekan AKI dan AKB di Kabupaten Probolinggo serta hasil rekomendasi bisa diperhatikan oleh pemerintah.

“Salah satunya menyediakan angkutan khusus yang berada di pelosok untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil agar bisa tertangani dengan baik untuk menuju ke pusat pelayanan kesehatan,” pungkasnya.

AKI dan AKB di Probolinggo

Berdasarkan dokumen Profil Kesehatan Jatim 2023, Kabupaten Probolinggo menempati ranking ketiga terbanyak dalam hal angka kematian bayi. Pada tahun itu, terdapat 239 kasus AKB di daerah ini.

Hanya kalah dari Kabupaten Jember (345 kasus), dan Kabupaten Malang (324 kasus).

Sedangkan untuk AKI, sumber yang sama menyebutkan ada 23 kasus di Kabupaten Probolinggo dari total 16.708 kelahiran. Dalam konteks ini, Probolinggo berada di ranking 6 di Jatim.

Dokumen Profil Sehatan Kabupaten Probolinggo 2023 menyebut, tak semua proses persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau Puskesmas.

Dari 17.204 persalinan di tahun 2023, persalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 16.535 atau 96,17 persen dari total keseluruhan ibu bersalin.

Cakupan Persalinan di Fasyankes belum mencapai 100 persen karena masih terdapat persalinan di bidan praktik mandiri atau BPM dan dukun. Jumlahnya 20 persalinan.

Terdapat 19 puskesmas dengan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan kurang dari 96,17 persen (rata-rata kabupaten). Kuripan salah satunya (95,07%). Sukapura jadi yang terendah dengan 73,88 persen. Disusul Sumber dan Lumbang. (*)