TIMES JATIM, PACITAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan (BPBD Pacitan) memastikan bahwa masalah krisis air bersih dapat diatasi meski anggaran untuk dropping air selama musim kemarau telah habis. 

Kepala BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko, menegaskan bahwa pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan tetap berjalan dengan baik.

"Iya, meskipun daerah tidak ada anggaran lagi, tapi kan sampai saat ini apakah ada masyarakat yang tidak terlayani?" kata Erwin saat dikonfirmasi, Jumat (20/9/2024).

Menurut Erwin, keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang bagi pihaknya untuk terus melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih.

 "Soal anggaran urusannya TAPD, kami sudah berupaya melayani masyarakat yang membutuhkan bantuan," tambahnya.

Erwin juga menyampaikan bahwa kebutuhan dropping air tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu anggaran untuk penanganan kekeringan mencapai Rp900 juta per bulan, tahun ini biaya yang diperlukan berkisar Rp700 juta hingga Oktober mendatang.

"Prinsipnya, kami tetap melayani masyarakat. Kebutuhan dropping air tahun ini berkurang jauh dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Erwin.

Selain itu, Erwin menegaskan bahwa kondisi Pacitan saat ini masih aman, dan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berjalan dengan baik. Bantuan kedaruratan seperti toren, jerigen, dan terpal juga tersedia, bahkan beberapa sekolah telah mendapatkan layanan air bersih.

Meski demikian, Erwin belum bisa memastikan apakah krisis air di Pacitan benar-benar akan teratasi sepenuhnya tahun ini. "Karena saat ini masih musim kemarau," ucapnya

Koordinasi dengan Pemprov Jatim

Kabupaten Pacitan saat ini termasuk dalam 28 daerah di Jawa Timur yang berstatus tanggap darurat kekeringan. Untuk mengatasi masalah ini, pemkab telah meminta bantuan dari Pemprov Jatim. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pacitan, Heru Wiwoho, menyebutkan bahwa anggaran belanja tak terduga (BTT) dari APBD Jatim diharapkan segera cair untuk membantu dropping air bersih di desa-desa terdampak.

"BTT itu rencananya akan digunakan membiayai dropping air bersih di 17 desa terdampak," katanya terpisah.

Berdasarkan data dari BPBD Pacitan, ada 42 dusun di 17 desa yang mengalami krisis air bersih. Jumlah warga terdampak mencapai 12.437 jiwa atau sekitar 4.330 kepala keluarga (KK). 

Desa-desa tersebut telah mengajukan permintaan dropping air setiap hari. Namun, anggaran yang dimiliki saat ini hanya Rp150 juta dan telah habis.

"Desa-desa itu sudah mengajukan dropping setiap hari, sementara anggaran yang kami miliki hanya Rp150 juta dan sudah habis," ungkap Heru.

Heru menambahkan bahwa meskipun Pacitan menjadi langganan bencana kekeringan setiap tahun, wilayah terdampak tahun ini lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini karena Pemkab Pacitan telah melakukan pembangunan jaringan air bersih secara masif.

"Sekarang tinggal belasan desa yang terdampak krisis air bersih di Kabupaten Pacitan, sekarang lebih sedikit dari pada tahun lalu," tutupnya. (*)