TIMES JATIM, PONOROGO – Selain untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar baik sisi pembelajaran maupun pengajarnya, sedikitnya ada 8 Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Ponorogo akan dilakukan regrouping. Lalu bagaimana respons DPRD Ponorogo?

Hal tersebut membuat kalangan legislatif atau DPRD Ponorogo bergerak cepat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Dewan memanggil Dinas Pendidikan (Dindik) Ponorogo, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta 8 Kepala Sekolah (Kepsek) SD yang akan Diregrouping.

Dalam RDP yang digelar Komisi D DPRD Ponorogo itu mengurai pemicu regrouping  SD Negeri tersebut. Seperti yang diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Ponorogo Pamuji.

Ini karena banyak aduan kepala desa, kepala sekolah, tokoh masyarakat, ada beberapa SD di Ponorogo akan dilakukan regrouping atau penggabungan.

"Dan kami pun sudah memanggil pihak Dindik, BKPSDM, serta 8 Kepala Sekolah SD yang akan digabung," kata Pamuji Rabu (29/3/2023).

Menurutnya, perihal regrouping sebenarnya sudah dibicarakan dua tahun lalu. Dari data yang ada bahwa 72  SD di Ponorogo siswanya secara global berjumlah dibawah 40 orang.

"SD yang kosong misalnya kelas 6 kosong jumlah keseluruhan 22 siswa.Kami sebenarnya sudah mengingatkan dua tahun lalu untuk memacu agar siswanya banyak," terang Pamuji.

Ia pun mengungkapkan, selain minim siswa, sekolah -sekolah itu prestasinya kurang. Sehingga orang tua lebih memilih sekolah yang dianggap prestasinya bagus.

Pamuji mengaku bahwa saat ini banyak Kepala Desa (Kades) yang tidak mau bila SD di wilayahnya ditutup, dan siswa dipindahkan ke luar desa yang jaraknya lumayan jauh.

"Ini banyak aduan ke kami dari sekolah yang akan di regrouping ini tidak mau bila SD nya ditutup," tukas Pamuji, Ketua Komisi D DPRD Ponorogo.

Sementara Kepala Dindik Ponorogo Nurhadi Hanuri mengaku senang mendapat masukan dari Komisi D DPRD Ponorogo, yang menjadi pelecut bagi seluruh guru dan masyarakat untuk lebih peduli terhadap keberlangsungan sekolah.

Pihaknya mengaku terpaksa melakukan regrouping sekolah karena jumlah siswa yang ada tidak sebanding dengan tenaga pendidik.

"Regrouping ini sudah lama dibicarakan, dan kami mempercayakan kepada Kepsek bagaimana berinovasi agar sekolah ini bangkit. Namun kenyataannya sama saja," kata  Kepala Dindik Ponorogo Nurhadi Hanuri usai RDP dengan DPRD Ponorogo. (d)