TIMES JATIM, BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi siap mengawal penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan DPR RI terkait transparansi penggunaan dana desa.

Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mendukung optimalisasi dana desa. 

"Kami harus tegak lurus terhadap kebijakan pemerintah pusat," katanya, Senin, (18/11/2024).

Dalam pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa tersebut, nantinya DPRD Banyuwangi akan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). 

"Kami pastikan evaluasi rutin dilakukan. Ini penting untuk memastikan dana desa digunakan sesuai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat," tegas Made. 

Sorotan DPR RI sebelumnya menekankan pentingnya optimalisasi dana desa untuk mendukung program prioritas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, edukasi terhadap struktur pemerintahan desa juga menjadi fokus utama. 

"Peningkatan kapasitas aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana lebih efektif," ungkapnya. 

Selain itu, dewan juga akan melakukan pengawasan ketat guna mencegah penyalahgunaan dana desa.

"Kami tidak ingin ada kasus yang merugikan masyarakat. Dana desa harus berdampak positif bagi pembangunan," ujarnya. 

Dengan kebijakan ini, DPRD Banyuwangi berharap dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. (D)