TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Angka kemiskinan Kabupaten Probolinggo yang berada di urutan keempat tertinggi di Jawa Timur, dianggap tidak benar dan salah oleh Zulmi Noor Hasani, Calon Bupati Probolinggo. Pernyataan itu pun langsung mendapat respon dari Badan Pusat Statistik (BPS) setempat.

Sebelumnya, pada acara debat kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo, Zulmi Noor Hasani menyatakan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Probolinggo berada di ranking keempat tertinggi di Jawa Timur, tidak benar dan hanya salah data. Bahkan ia menyebutkan banyak bantuan yang salah sasaran.

"Penghitungan data kemiskinan dilakukan secara independen dan menggunakan metode yang sesuai standar nasional. Jadi ini bukan data asal-asalan," ungkap Rahmadanie Sapta Irevanie, Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Probolinggo, Senin (18/11/2024).

Menurutnya, penghitungan tingkat kemiskinan tidak hanya berdasarkan jumlah bantuan yang diterima warga, tetapi mencakup berbagai indikator seperti pengeluaran per kapita, pendapatan per orang, kondisi rumah, kesehatan, hingga jenis makanan yang dikonsumsi. Data tersebut dihitung menggunakan garis kemiskinan yang mencerminkan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan.

“Kami menghitung berdasarkan pengeluaran dan pemasukan masyarakat. Misalnya, untuk keluarga dengan pendapatan dua juta rupiah, akan dihitung pengeluarannya, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, dan lainnya,” jelasnya.

Irva menjelaskan, data kemiskinan dikumpulkan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Maret dan September. Survei ini melibatkan 910 rumah tangga sebagai sampel, yang dipilih secara acak namun mewakili seluruh 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Pemilihan sampel dilakukan oleh pusat, dan metodologi yang digunakan sudah terstandarisasi.

“Survei ini dilakukan dengan menemui responden langsung untuk memotret kondisi riil masyarakat. Hasilnya menunjukkan angka yang dapat dibandingkan antar waktu dan wilayah,” lanjutnya.

Irva juga menekankan bahwa bantuan sosial hanyalah salah satu program pemerintah untuk membantu meringankan pengeluaran warga.

“Bantuan ini hanya berfungsi menstabilkan pengeluaran warga, tetapi indikator utama kemiskinan tetap pada pengeluaran per kapita dan pemenuhan kebutuhan dasar,” jelasnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, BPS mencatat adanya tren penurunan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, meskipun masih diperlukan upaya yang lebih signifikan untuk mencapai target.

“Angka yang kami hasilkan adalah cerminan kinerja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan. Sebagai lembaga independen, BPS tidak hanya memotret hasil kerja pemerintah tetapi juga memastikan data yang kami sajikan sesuai dengan realitas di lapangan,” pungkasnya. (*)