TIMES JATIM, BLITAR – Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik (MPP), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar. Melalui penguatan fungsi perdata dan tata usaha negara (datun), kolaborasi tersebut untuk meminimalisasi potensi penyimpangan serta melindungi hak-hak masyarakat.

Dalam nota kesepakatan yang ditandatangani di Pendapa Ronggo Hadi Negoro, Rabu (21/2/2024) kemarin, Bupati Rini Syarifah menyatakan pentingnya kerja sama ini dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Blitar. Dukungan hukum dari Kejari Blitar diharapkan dapat memastikan kelancaran program pemerintah serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Selain itu, Kejari Blitar juga akan menangani permasalahan datun yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Blitar, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dukungan layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) juga akan diberikan, termasuk penyuluhan hukum gratis dan konsultasi hukum bagi masyarakat.

Bupati Rini menegaskan bahwa kerja sama ini akan memberikan banyak manfaat bagi Kabupaten Blitar, terutama dalam menangani permasalahan hukum yang seringkali muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

"Pendampingan dari Kejari Blitar dibutuhkan agar program pemerintah bisa berjalan lancar, begitu pun hak masyarakat dapat dilindungi," ujar Mak Rini, sapaan akrab Bupati Blitar itu.

Selain itu, Mak Rini juga menyampaikan, dengan adanya surat kuasa khusus, Kejari Blitar dapat mewakili Pemerintah Kabupaten Blitar dalam masalah hukum.

Mak Rini juga mengungkapkan upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengupayakan MPP melalui corporate social responsibility (CSR) Bank Jatim, dengan harapan meningkatkan sistem pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Kepala Kejari Blitar, Agus Kurniawan, menambahkan bahwa nota kesepakatan ini diharapkan dapat mendukung semua program pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Kejari Blitar siap memberikan pelayanan hukum, pendampingan hukum, dan menjadi jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara.

"Nota kesepakatan ini diharapkan mendukung semua program pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Blitar," ujar Agus.

Kerja sama antara Pemkab Blitar dan Kejari Blitar ini berlaku untuk dua tahun ke depan, dengan kemungkinan perpanjangan, pengakhiran, atau evaluasi sesuai kesepakatan bersama. (adv)