TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Polemik lima hari sekolah untuk jenjang SD di Kabupaten Probolinggo, Jatim, kembali mengemuka. 

Pemicunya, surat pemberitahuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) kepada Koordinator Wilayah bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo.

Melalui surat tertanggal 2 Februari itu, Disdikdaya menyatakan tengah mendata lembaga yang sudah dan akan melaksanakan lima hari sekolah.

Sekolah yang telah dan akan melaksanakan lima hari sekolah, diminta mengisi link google form.

Surat Disdikdaya didasarkan pada Perbup Nomor 7 Tahun 2026 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemkab Probolinggo. Perbup diteken bupati akhir Januari 2026.

Kehadiran surat Disdikdaya itu, tak ayal menghidupkan memori persis setahun lalu. Ketika kebijakan lima hari sekolah untuk jenjang SD dibatalkan setelah ditolak ramai-ramai. Meski baru dilaksanakan sehari saja.

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Probolinggo kembali menolak lima hari sekolah dengan enam alasan.

Sejumlah santri TPQ dan Madin di Kabupaten Probolinggo berjalan kaki dengan latar belakang masjid (Foto: Iqbal/TIMES Indonesia)

PCNU Probolinggo Menolak Lima Hari Sekolah

Melalui rapat koordinasi pada Kamis (5/2/2026) malam, PCNU menilai, lima hari sekolah mengancam Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an atau TPQ.

"Kebijakan ini akan mematikan pendidikan keagamaan," sebut PCNU melalui keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia.

Dengan lima hari sekolah, pendidikan di SD akan berlangsung hingga pukul 15.30 WIB pada Senin-Kamis, dan berlangsung hingga pukul 13.00 pada Jumat. Hal itu akan menelan habis waktu pendidikan ribuan lembaga Madin dan TPQ yang berlangsung sore. 

Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, pada 2013 terdapat 938  lembaga madin jenjang ula di Kabupaten Probolinggo dengan jumlah santri sebanyak 70.308. Adapun untuk jenjang wustha, terdapat 193 lembaga dengan jumlah santri sebanyak 14.132.

Adapun TPQ, pada tahun yang sama, Kanwil Kemenag Jatim mencatat ada 1.201 lembaga di Kabupaten Probolinggo dengan jumlah santri sebanyak 63.526.

Selain itu, PCNU menilai bahwa lima hari sekolah tidak sesuai dengan kultur masyarakat Kabupaten Probolinggo.

"Siswa bukan objek hukum Perbup Nomor 7 tahun 2026," tulis PCNU dalam keterangan yang diterima redaksi. Sebab Perbup tersebut mengatur hari dan jam kerja perangkat daerah serta ASN, bukan siswa.

PCNU juga menyebut, lima hari sekolah bertentangan dengan hak anak untuk mendapatkan porsi istirahat dan bermain yang cukup sesuai usia mereka. Serta beresiko menjadi tekanan psikologis bagi siswa.

"Menyebabkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat," sebut PCNU yang bakal mengirim surat resmi kepada Bupati Probolinggo.

Didisdikdaya Sebut Hanya Pemetaan Lapangan

Menanggapi reaksi keras dari berbagai pihak, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya) Kabupaten Probolinggo, Hary Tjahjono, memberikan klarifikasi mengenai surat pendataan nomor 400.3/104/426.101/2026.

Hary menjelaskan, surat tersebut diterbitkan murni untuk tujuan pemetaan dan evaluasi, bukan pemaksaan kebijakan secara menyeluruh. 

"Surat tersebut dengan maksud awal hanya sebatas upaya mendata sekolah yang sudah menerapkan lima hari sekolah dan atau sekolah yang akan menerapkan. Itu dilakukan karena kami mendapatkan informasi ada sekolah yang memang sudah melaksanakannya di lapangan," jelas Hary.

Ia menekankan, hasil pendataan tersebut tidak akan langsung menjadi keputusan final. "Hasil itu akan kami kaji dan kami akan duduk bersama dengan pihak-pihak terkait demi perbaikan ke depan," tambahnya.

Berembug Pekan Depan di DPRD

Kepada TIMES Indonesia, Hary menyebut, lima hari sekolah ini akan dirembug Rabu  pekan depan, difasilitasi Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo 

Rapat tersebut direncanakan menjadi forum mediasi besar yang melibatkan PCNU Kabupaten Probolinggo, PCNU Kraksaan, Kemenag, Dewan Pendidikan, K3S, perwakilan pengelola Madin, dan pihak terkait lainnya.

Secara terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo, Arief Hidayat membenarkan agenda tersebut. "Rabu depan akan dibahas di komisi," kata politisi PDIP tersebut. (*)