TIMES JATIM, MADIUN – Kementerian Haji dan Umrah RI terus berupaya membenahi layanan haji. Salahs satu upaya yang dilakukan adalah reformasi kelembagaan untuk persiapan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan menjelaskan perkembangan pembentukan struktur organisasi baru kementerian. Menurutnya, susunan kantor wilayah tingkat provinsi beserta unit kementerian di kabupaten/kota telah diselesaikan dan siap dijalankan.

"Pembenahan kelembagaan ini harus diiringi dengan standar integritas yang tinggi," ucapnya saat pertemuan yang digelar di Gedung PLHUT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun, Kamis (27/11/2025),

Gus Irfan mengingatkan bahwa pelayanan haji tidak boleh memberi ruang sedikit pun bagi praktik manipulatif atau permainan dalam bentuk apa pun.

Reformasi yang ia maksud juga mencakup pengisian jabatan. Pejabat eselon yang kini ditugaskan sebagai pelaksana tugas (Plt.) kepala kanwil atau kantor daerah akan ditetapkan sebagai pejabat definitif jika mampu menunjukkan kinerja bersih dan penyelenggaraan haji 2026 berjalan baik.

Sosialisasi di Madiun diikuti para kepala seksi dan pelaksana pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah dari 10 kabupaten/kota di Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Gus Irfan juga menyoroti kondisi Kota Madiun yang belum memiliki Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT). Ia memastikan kebutuhan tersebut akan mendapat perhatian kementerian. (*)