MALANG – Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax mendorong Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang menyiapkan berbagai skema efisiensi anggaran operasional. Sejumlah opsi mulai dari penggunaan kendaraan listrik, pemanfaatan transportasi publik, hingga penerapan work from home (WFH) menjadi alternatif yang tengah dikaji untuk menekan beban pengeluaran daerah.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, legislatif dan eksekutif memiliki komitmen yang sama untuk menelaah seluruh kemungkinan sebelum menentukan langkah yang paling efektif dan efisien.

“Dalam situasi ini kami sepakat dengan eksekutif untuk melihat semua skema yang ada. Opsinya banyak, mulai dari beralih ke kendaraan listrik, menggunakan transportasi publik, menerapkan WFH dengan indikator kinerja yang jelas, hingga opsi-opsi lain yang bisa mengurangi ketergantungan terhadap BBM,” ujar Amithya, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, setiap skenario harus dihitung secara matang agar diketahui dampak penghematannya terhadap keuangan daerah. DPRD tidak ingin mengambil keputusan tanpa melihat efektivitas dan manfaat yang bisa diperoleh.

“Semua kemungkinan itu arahnya baik. Tinggal kita ukur mana yang paling signifikan mengurangi beban anggaran dan mana yang menjadi opsi terbaik untuk diterapkan. Karena yang kita bicarakan adalah nominal anggaran, jadi semuanya harus dihitung dengan cermat,” ungkapnya.

Baca juga

Aktivis Antikorupsi Bongkar Potensi Korupsi MBG: Bukan Hanya di Dapur, tapi Sejak Perencanaan

Amithya menambahkan, efisiensi anggaran menjadi penting mengingat masih banyak kebutuhan prioritas masyarakat yang harus dipenuhi hingga akhir tahun anggaran. Salah satunya adalah pembiayaan Universal Health Coverage (UHC) serta berbagai program pelayanan dasar lainnya.

“Bagaimana kita bisa melakukan penghematan di berbagai sektor untuk mencukupi kebutuhan dasar masyarakat. UHC masih berjalan sembilan bulan ke depan, begitu juga kebutuhan-kebutuhan penting lainnya. Yang primer harus kita penuhi terlebih dahulu, baru kemudian kebutuhan yang sifatnya sekunder,” katanya.

Terkait kemungkinan adanya penambahan anggaran BBM dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026, Amithya menyebut pembahasan masih belum final. Saat ini DPRD masih menunggu pembahasan lebih lanjut terhadap Peraturan Wali Kota (Perwal) Mendahului Perubahan Anggaran yang telah diinformasikan oleh Pemkot Malang.

“Pemerintah Kota sudah menginformasikan kepada kami terkait Perwal mendahului kedua. Itu masih akan kami bahas dalam satu hingga dua minggu ke depan. Saat ini fokus DPRD masih pada pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025,” jelasnya.

Baca juga

Pemkot dan DPRD Kota Malang Hitung Skema Penghematan akibat Kenaikan Pertamax

Dengan kondisi tersebut, DPRD Kota Malang memastikan akan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menentukan kebijakan, termasuk jika nantinya muncul usulan penambahan anggaran BBM. 

“Seluruh keputusan akan mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan kebutuhan masyarakat,” ucapnya.