MALANG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Malang menyatakan siap menjalankan seluruh instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait larangan keterlibatan kader dalam bisnis program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan bahwa komunikasi dan pendataan dugaan keterlibatan kader dilakukan langsung oleh DPP kepada Badan Gizi Nasional (BGN). 

“DPC sampai saat ini masih menunggu arahan lanjutan dari pusat,” ujar Amithya, Rabu (8/7/2026).

Amithya mengatakan, pihaknya siap menerima instruksi maupun konsekuensi yang nantinya diputuskan DPP. Menurutnya, seluruh kader telah lebih dulu menerima surat instruksi yang melarang keterlibatan dalam pengelolaan maupun bisnis SPPG.

Baca juga

Kick Off PKB Bondowoso, Keluarga Ponpes Al-Utsmani Bergabung Kepengurusan

“Kita prinsip siap menerima instruksi apa pun itu, konsekuensinya juga kita siap,” ungkapnya.

Ia memaknai langkah tegas partai tersebut sebagai bentuk konsistensi sikap PDIP dalam menjaga program pemerintah agar tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan tidak menjadi ajang mencari keuntungan pribadi.

“Saya memaknai instruksi ini adalah kaitannya dengan konsistensi, ya. Menurut saya konsistensi dari partai. Bagaimana sikap partai, kemudian sebagai partai penyeimbang, mempunyai arah kebijakan yang jelas dan konsisten, saya kira ini adalah salah satu bagian dari itu,” jelasnya.

Terkait kabar adanya kader di Kota Malang yang memiliki SPPG, Amithya menolak berspekulasi. Ia menegaskan bahwa partai hanya akan bertindak berdasarkan data resmi yang diperoleh dari DPP dan BGN.

Baca juga

PDIP Kota Malang Tunggu Arahan DPP soal Penelusuran Kader Terkait SPPG

“Tidak bisa berasumsi. Kita menunggu data resmi dari DPP,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kader untuk tidak memanfaatkan program MBG sebagai lahan bisnis. DPP juga telah meminta data kepada BGN terkait dugaan keterlibatan kader, dengan ancaman sanksi organisasi hingga pemecatan bagi mereka yang terbukti melanggar. (*)