PACITAN – Penurunan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tak mengubah arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan (Dinkes Pacitan).

Fokus utama tetap pada penyelesaian pengembangan layanan rawat jalan di RSUD dr Darsono Pacitan.

Tahun ini, Dinkes hanya menerima Rp8,7 miliar. Padahal pada 2025 lalu, anggaran DBH CHT mencapai Rp16,2 miliar.

“Sekitar 50 persen turunnya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Pacitan, dr. Daru Mustikoaji, Selasa  (24/2/2026).

Menurutnya, penguatan layanan rawat jalan penting karena menjadi garda depan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat Pacitan. Penyelesaian pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan mutu dan kapasitas layanan.

Selain rumah sakit, sebagian dana juga dialokasikan untuk program percepatan penurunan stunting. Namun, porsi terbesar tetap diarahkan pada sektor kuratif.

Baca juga

Sengkarut Data BPJS PBI: Komisi E DPRD Jatim Desak Reaktivasi dan Audit Presisi

Program promotif dan preventif, lanjut Daru, telah dibiayai melalui BOK dan DAK pusat sehingga DBH CHT bisa difokuskan untuk kebutuhan layanan pengobatan. 

Sementara itu, Direktur RSUD dr Darsono Pacitan dr Johan Triputranto mengatakan, pembangunan fasilitas layanan tersebut ditarget rampung tahun ini.

"Harapannya DBHCHT setiap tahun terus bergulir karena dampaknya bisa langsung manfaat untuk masyarakat," tandasnya.

Waspada Rokok Ilegal

Di sisi lain, masyarakat juga diingatkan untuk mewaspadai peredaran rokok ilegal.

Ada lima ciri yang perlu diperhatikan, yakni tanpa pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, salah peruntukan, serta salah personalisasi.

Baca juga

Transformasi Pengelolaan Sampah, Pemkab Gresik Resmikan Landfill Mining di TPA Ngipik

Peredaran dan penjualan rokok ilegal melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 50 dan 54.

Pelanggaran tersebut dapat dikenai ancaman pidana penjara 1 hingga 5 tahun dan/atau denda minimal dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Dengan adanya bantuan dan pengawasan cukai ini, pemerintah berharap sektor tembakau tetap berjalan sehat, sementara masyarakat tetap terlindungi. (*)