BATU – Wali Kota Batu Nurochman menegaskan kendaraan dinas atau kendaraan jabatan tidak boleh dipindahtangankan dan harus tetap sesuai Kartu Inventaris Barang (KIB). 

Penegasan tersebut menyusul dugaan adanya ASN yang belum mengembalikan mobil dinas usai mutasi jabatan beberapa pekan lalu.

“Untuk kendaraan dinas atau jabatan tidak boleh dilakukan pemindahtanganan dan tetap sesuai KIB. Saat ini tidak ada usulan perubahan pemindahtanganan demi ketertiban administrasi pencatatan barang milik daerah,” ujarnya, Minggu (1/3/2026).

Isu tersebut mencuat setelah beredar informasi adanya pejabat lama di lingkungan Pemkot Batu yang belum menyerahkan kendaraan dinas kepada pejabat pengganti. Padahal, secara aturan, kendaraan dinas melekat pada jabatan, bukan pada individu.

"Saya menekankan bahwa dalam proses mutasi, yang berpindah adalah pejabatnya, bukan kendaraan maupun aset lainnya," terangnya.

Baca juga

Terdampak Hujan Deras, Tanah Penahan Jalan di Jabung Malang Longsor

Seluruh kendaraan dinas telah tercatat secara administratif di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

“Yang dimutasi orangnya, bukan kendaraannya. Kendaraan dan aset dinas tidak boleh ikut dibawa. Aset harus tegas menjalankan fungsi pengawasan,” tegas politisi PKB tersebut.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu, Eny Rachyuningsih, membenarkan bahwa kendaraan dinas wajib dikembalikan saat pejabat dimutasi.

"Secara ketentuan memang tidak diperbolehkan. Bapak Wali Kota sudah menyampaikan melalui grup pimpinan OPD bahwa kendaraan dinas tidak boleh ikut dibawa saat mutasi," ujarnya beberapa waktu lalu.

Baca juga

PBNU Instruksikan Qunut Nazilah di Seluruh Indonesia, Nahdliyin Diminta Baca Tiap Shalat Fardhu

Eny menambahkan, pihaknya kini tengah menyusun surat edaran untuk mempertegas aturan tersebut. 

"Draf surat masih dalam tahap finalisasi sebagai langkah penertiban administrasi aset daerah," tutupnya. (*)