Probolinggo – Sorotan tajam datang dari Senayan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Probolinggo. Anggota Komisi VIII DPR RI, Dini Rahmania, mendesak agar pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperketat menyusul banyaknya keluhan masyarakat mengenai kualitas menu yang diberikan kepada siswa.

Dalam kunjungannya di Safari Ramadan DPP Partai NasDem di Ponpes Pondok Hati, Kraksaan, Sabtu (28/2/2026), Dini menegaskan bahwa SPPG harus menjunjung tinggi profesionalitas dan tidak boleh lalai. Ia mengingatkan bahwa MBG adalah program prioritas Presiden yang bertujuan menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045.

“Ini adalah program strategis nasional. Jangan sampai pelaksanaannya di lapangan justru menimbulkan masalah dan mengecewakan masyarakat. Kualitas asupan gizi untuk anak-anak kita harus menjadi prioritas utama dan dijaga tanggung jawabnya,” tegas Dini Rahmania.

Baca juga

Anggota DPR RI Ini Desak Pengawasan Ketat SPPG Probolinggo Terkait Masalah Menu MBG

Politisi tersebut menyatakan telah menerima banyak laporan terkait pelayanan SPPG yang bermasalah di wilayah Probolinggo. Ia berjanji akan meneruskan temuan ini kepada Komisi IX DPR RI sebagai bahan evaluasi bersama kementerian terkait agar ada tindakan tegas bagi penyedia yang tidak layak.

“Evaluasi menyeluruh sangat penting agar tidak ada lagi SPPG yang bekerja asal-asalan. Tujuan awal program ini adalah menjamin gizi anak-anak secara layak dan berkelanjutan, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” tambahnya.

Baca juga

BGN Wajibkan SPPG Manfaatkan Medsos untuk Edukasi Gizi

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, menjelaskan bahwa Safari Ramadan ini menjadi wadah bagi partai untuk menyerap aspirasi langsung dari akar rumput. Menurutnya, masukan dari masyarakat dan lingkungan pesantren sangat krusial untuk memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.

“Kegiatan ini bertujuan memperkuat soliditas kader sekaligus mendengar langsung apa yang menjadi kendala di tengah masyarakat, sehingga sinergi antara pembangunan daerah dan pusat bisa berjalan beriringan,” pungkas Saan. (*)