TIMES JATIM, MALANG – Bupati Malang HM Sanusi menyoroti masih adanya sekolah dasar negeri di wilayah Kabupaten Malang yang memiliki jumlah siswa sangat minim. Kondisi ini dinilai tidak efisien dan efektif, baik dari sisi pembelajaran maupun pengelolaan anggaran pendidikan.

Sanusi mengungkapkan, dalam beberapa kunjungan kerjanya ke sejumlah sekolah, ia menemukan kelas dengan jumlah siswa yang jauh di bawah ideal. Bahkan, ada sekolah yang hanya memiliki lima siswa di kelas 1 dan lima siswa di kelas 6.

“Ada beberapa sekolah yang saya kunjungi itu muridnya cuma sedikit. Kelas 1 siswanya cuma 5, kelas 6 juga 5,” ujar Sanusi.

Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berdampak pada efektivitas proses belajar mengajar. Ia juga menyoroti kondisi di satu desa yang memiliki hingga lima SD negeri, namun masing-masing sekolah hanya memiliki sedikit siswa.

“Saya beberapa kali menemui satu desa, ada 5 SD negeri. Ini kan tidak efisien dan tidak efektif. Gajinya sama, bayar gurunya sama, biayanya sama, tapi yang diluluskan cuma 5 anak,” tegasnya.

Sanusi menilai, penggabungan sekolah dengan jumlah siswa minim menjadi solusi yang lebih rasional. Dengan penggabungan, satu kelas bisa diisi hingga mendekati kapasitas maksimal, yakni sekitar 28 siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih hidup dan optimal.

“Kenapa tidak digabung saja? Misalnya sekolah yang muridnya satu kelas 20 digabung. Ini lebih efisien, gurunya bisa digabung, kegiatan belajar lebih efektif,” jelasnya.

Selain meningkatkan kualitas pembelajaran, langkah penggabungan sekolah juga diyakini mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, baik tenaga pendidik maupun anggaran operasional pendidikan.

Pemkab Malang, lanjut Sanusi, akan terus melakukan evaluasi terhadap sekolah-sekolah dengan jumlah siswa sangat sedikit, sembari tetap mempertimbangkan akses pendidikan bagi masyarakat agar tidak menyulitkan siswa dan orang tua.

“Kita ingin pendidikan tetap berjalan dengan baik, tapi juga harus efisien dan berkualitas,” pungkasnya. (*)