TIMES JATIM, KEDIRI – Kota Kediri tengah mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat, program pendidikan berasrama tanpa biaya yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial. Program tersebut dirancang untuk membuka akses pendidikan layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan secara ekonomi.

Di Kota Kediri, Sekolah Rakyat akan dibangun di Kelurahan Lirboyo, Kecamatan Mojoroto, dengan luasan lahan sekitar 5,1 hektare. Sekolah itu nantinya berbentuk sekolah terpadu berasrama yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung negara.

Menurut anggota DPR RI Komisi VIII KH An’im Falachuddin Mahrus, keberadaan Sekolah Rakyat harus dimanfaatkan dengan baik, untuk membantu menekan angka putus sekolah karena biaya.  

"Meminimalisir atau menghilangkan anak putus sekolah karena biaya, itu nomor satu.  Karena itu harus dimanfaatkan betul, dengan disiplin dan tertib aturan supaya tidak sia-sia yang disediakan pemerintah," tutur legislator dari Fraksi PKB itu, Selasa (23/12/2025). 

Gus An'im, sapaan akrabnya, menambahkan untuk memastikan program Sekolah Rakyat tepat sasaran, Dinas Sosial Kota Kediri sebagai pelaksana program, untuk rajin dan aktif turun mendata siapa saja masyarakat yang berhak untuk menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat.

"Saya sampaikan kepada Dinas Sosial Kediri untuk telaten turun ke bawah, ke masyarakat, mendata, menginventarisasi masyarakat-masyarakat kita yang belum punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak," ujarnya. 

Ia juga berharap, mereka yang terpilih untuk bersekolah di Sekolah Rakyat juga mendapatkan support penuh dari keluarga. "Wali Murid harus memberi motivasi terhadap anak-anaknya. Ini kesempatan yang langka, bagaimana anak itu rajin belajar dan juga punya kemauan yang keras," ujarnya

Pemilihan Kelurahan Lirboyo sebagai lokasi Sekolah Rakyat, bukan tanpa alasan, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Dinas Sosial Kota Kediri Widya Purna Nur Huda mengungkapkan, awalnya ada dua alternatif lahan untuk Sekolah Rakyat yakni di Singonegaran dan juga di Lirboyo. Pada akhirnya, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menetapkan Sekolah Rakyat di Kelurahan Lirboyo.

"Pimpinan kami Mbak Wali, menetapkan di Lirboyo karena memang dilihat dari sisi tempat lokasi yang paling strategis di Lirboyo. Tempatnya tenang, sejuk kalau untuk belajar enak. Lalu yang kedua juga tempatnya insya Allah lebih barokah karena disitu ada Pondok Pesantren Lirboyo," tuturnya.

Lahan untuk Sekolah Rakyat di Kota Kediri memiliki luasan sekitar  5,1 hektare. Pada pertengahan bulan Desember sudah dilakukan penandatangan kontrak oleh Kementerian PU dan juga pihak pemenang lelang dan per minggu kemarin sudah mulai dilaksanakan proses pematangan lahan dengan pengupasan dan pengurukan tanah. 

"Insya Allah kita targetkan di akhir Desember atau awal Januari 2026 itu sudah dimulai proses pembangunan untuk groundbreaking dan lain sebagainya. Dari 10 kota kabupaten Sejawa Timur, memang Kota Kediri dinyatakan daerah yang paling lengkap dokumen administrasinya dan alhamdulillah ini dibangunkan yang paling awal," katanya. 

Huda berharap, pembangunan sekolah rakyat ini dapat berjalan dengan lancar sesuai tepat waktu dan juga nantinya bermanfaat untuk warga kota berdiri karena sesuai target, di tahun 2026 pada awal tahun ajaran baru, yaitu di bulan Juli, Sekolah Rakyat tersebut harus sudah beroperasi. 

"Berarti kita hanya diberi waktu pembangunan itu sekitar 6-7 bulan. Karena memang ini nanti di target harus selesai dan bisa dimanfaatkan di 2026. Untuk Sekolah Rakyat di Kota Kediri ini adalah Sekolah Rakyat terpadu.  Jadi ada SD, SMP, SMA dan di tahun depan kita akan membuka 1 rombel dengan isi 25 siswa.  Kita diberi jatah 3 rombel untuk tiap tingkatan.SD 3 rombel, SMP 3 rombel, SMA 3 rombel.  Berarti kalau di total itu ada sekitar 225, sesuai target di tahun depan," ujarnya. 

Selain mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Kediri, Gus An'im juga berharap program RST (Rumah Sejahtera Terpadu) bisa terus ditingkatkan. Sebelumnya program RST adalah program perbaikan Rutilahu (rumah tidak layak huni). 

"Kami akan usulkan ke kemertian sosial agar RST diperbanyak karena programnya sangat dirasakan masyarakat. Harapan kami nanti di 2006 ini programnya meningkat. Kita di komisi 8 itu ada dulu 10 ribu, sekarang hanya 1.500. Untuk Indonesia ini sangat kurang sekali," ujarnya. (*)