TIMES JATIM, MALANG – Anggota DPRD Kabupaten Malang, Unggul Nugroho menyatakan, menerima aspirasi warga masyarakat tekait masih kurangnya dukungan pembiayaan pendidikan.
"Bantuan biaya pendidikan, baik dari BOS maupun BOSDA, dianggap masih kurang, tidak cukup memenuhi kebutuhan pendidikan di sekolah. Apalagi untuk pendidikan gratis, masih jauh belum bisa dipenuhi. Itu sebatas jargon," kata Unggul Nugroho, kepada TIMES Indonesia, Rabu (15/5/2024) petang.
Informasi ini, didapatkannya saat kegiatan FGD bertema penggunaan Dana BOS, yang dilangsungkan di Balai Pertemuan Kantor Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, hari ini.
Dikatakan, total bantuan anggaran BOS dan BOSDA Kabupaten Malang yang diterima lembaga pendidikan selama ini adalah Rp1.160.000 per siswa setahun untuk jenjang SMP. Sedangkan, untuk tiap siswa jenjang SD sebesar Rp960.000 per tahun.
"Harusnya untuk bantuan BOSDA bisa ditambah. Ini tergantung political will Bupati, atau Pemkab Malang saja. APBD Kabupaten Malang masih mampu," tandas Unggul.
Akan tetapi, penambahan anggaran pendidikan untuk BOSDA ini bisa ditingkatkan, dengan kebijakan pengurangan belanja dan pembiayaan lain yang tidak terlalu penting dan prioritas.
"Bisa dikurangi itu belanja kegiatan rapat yang tidak perlu, atau untuk acara-acara seremonial. Anggaran untuk mobil dinas atau rumah dinas juga bisa dialihkan, tidak perlu," ungkap anggota Komisi I DPRD Kabupaten Malang ini.
Dalam kegiatan FGD di Kecamatan Wagir Kabupaten Malang ini, juga hadir anggota dewan dari Partai Demokrat, Hadi Mustofa, dan Syaroni, dari Fraksi Partai NasDem. (*)
Pewarta | : Khoirul Amin |
Editor | : Faizal R Arief |