TIMES JATIM, MALANG – style="text-align:justify">Wacana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan melalui DPRD menuai penolakan dari berbagai kalangan. Kendati sejumlah partai politik menyatakan setuju dengan usulan tersebut dengan alasan efisiensi anggaran dan menekan risiko politik uang, kritik justru datang dari akademisi dan pengamat demokrasi.

Pakar politik sekaligus dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya, Wawan Sobari menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana Pilkada tidak langsung tersebut. Menurutnya, kebijakan itu justru berpotensi memperburuk tingkat kepercayaan publik terhadap elite politik di Indonesia.

Wawan mengungkapkan, berbagai survei nasional menunjukkan bahwa partai politik dan DPR, termasuk DPRD dalam konteks daerah, merupakan lembaga dengan tingkat kepercayaan publik yang rendah. Jika kepala daerah dipilih oleh lembaga yang legitimasi publiknya lemah, menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi lokal dikhawatirkan akan semakin tergerus.

“Bayangkan jika kepala daerah itu dipilih oleh lembaga yang tingkat kepercayaannya rendah dari masyarakat, resikonya kepercayaan rakyat akan semakin menurun,” ujarnya.

Wawan Sobari, S.IP., M.A., Ph.D., Pakar politik sekaligus dosen Ilmu Politik Universitas Brawijaya. (FOTO: ingngalam.com)

Ia juga menilai, mekanisme tersebut dapat mendelegitimasi hak politik rakyat. Dalam sistem pemilihan langsung, masyarakat memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan pemimpinnya. Namun, jika Pilkada diserahkan kepada DPRD, hak pilih rakyat otomatis hilang dan digantikan oleh elite politik yang justru minim kepercayaan publik.

Selain itu, Wawan menyoroti potensi melemahnya kontrol rakyat terhadap kinerja kepala daerah. Kepala daerah yang tidak dipilih langsung oleh masyarakat dinilai akan lebih bertanggung jawab kepada DPRD ketimbang kepada rakyat. Hal itu dinilai menyulitkan masyarakat dalam menyampaikan kritik, evaluasi, maupun aspirasi. Ia menyebut terjadi reduksi kedaulatan rakyat.

“Rakyat akan bingung harus menyampaikan aspirasi ke mana. Secara administratif, semua harus melalui DPRD. Di sinilah reduksi kedaulatan rakyat benar-benar terjadi,” ujarnya.

Wawan juga menyoroti risiko serius menguatnya politik dinasti dan nepotisme. Meski pencalonan anggota keluarga tidak melanggar aturan, pemilihan oleh DPRD dinilai membuka ruang lebih besar bagi elite untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan memengaruhi pilihan politik secara tertutup.

Dengan kata lain, kata Wawan, sangat mungkin mereka akan mengerahkan kekuasaannya untuk memengaruhi pilihan anggota DRPD yang lain.

"Politik dinasti tidak menguntungkan rakyat karena mereka akan mendapatkan ketidakadilan dalam kursi politik," tuturnya.

Wawan mengimbau pemerintah dan partai politik untuk membatalkan wacana perubahan mekanisme Pilkada. Ia mengingatkan bahwa Indonesia berisiko mundur ke masa lalu, di mana pemerintah daerah sulit dikontrol langsung oleh rakyat.

“Termasuk jalur pertanggungjawaban kepala daerah akan hanya kepada legislatif, tidak kepada rakyat. Ini dikhawatirkan merugikan masyarakat dari sisi akuntabilitas,” ujarnya. (*)