TIMES JATIM, MALANG – Potensi dana umat dari penyelenggaraan ibadah haji dinilai belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan nasional. Isu tersebut menjadi fokus utama dalam Seminar Nasional bertajuk Integrasi Filantropi dan Ekonomi Haji: Kontribusi untuk Pembangunan Berkelanjutan yang digelar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI bekerja sama dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Senin (22/12/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rektorat UIN Maliki Malang itu mempertemukan pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, dan lembaga pengelola dana umat untuk mendiskusikan pemanfaatan dana keagamaan agar memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Sekretaris Ditjen PHU Kemenag RI, Dr. H.M. Arif Hatim, M.Ag, menekankan bahwa ibadah haji tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi juga menyimpan potensi sosial-ekonomi yang sangat besar. Dengan jumlah daftar tunggu jemaah haji Indonesia yang mencapai lebih dari lima juta orang dan kuota tahunan sekitar 221 ribu jemaah, perputaran dana haji bernilai triliunan rupiah setiap tahun.

“Jika dikelola secara profesional, produktif, dan akuntabel, dana tersebut dapat memberi kontribusi nyata bagi pembangunan nasional dan penguatan kesejahteraan umat,” ujar Arif Hatim.

Ia menjelaskan, instrumen filantropi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah selama ini telah berperan penting dalam pengentasan kemiskinan. Namun, integrasi antara filantropi keagamaan dan ekonomi haji masih belum berjalan optimal, baik dari sisi kebijakan, pemanfaatan hasil riset, maupun sinergi antar pemangku kepentingan.

Menurutnya, seminar ini digelar sebagai respons atas kondisi tersebut. Forum ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya ekosistem integratif antara filantropi dan ekonomi haji, membuka peluang pembiayaan strategis, menyebarluaskan praktik baik pengelolaan dana umat, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi Kementerian Agama dan pihak terkait.

Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si, menyambut positif penyelenggaraan seminar nasional tersebut. Ia menilai selama ini diskursus ekonomi keumatan masih berjalan secara terpisah.

“Filantropi dibahas di satu ruang, ekonomi haji dibahas di ruang lain. Padahal keduanya punya irisan yang sangat kuat dan potensial,” kata Prof. Ilfi.

Ia juga menyinggung kerja sama yang telah dijajaki UIN Maliki Malang dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Menurutnya, dana haji merupakan dana umat yang harus dikelola secara hati-hati, profesional, serta patuh terhadap regulasi yang berlaku.

“Kendala kita sering kali ada di regulasi, terutama yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan. Ini perlu ruang dialog agar potensi besar ini tidak berhenti di atas kertas,” ujarnya.

Prof. Ilfi mengungkapkan bahwa total dana haji yang saat ini dikelola BPKH mencapai sekitar Rp180 triliun. Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan daya ungkit ekonomi yang sangat besar jika diarahkan untuk pembiayaan sektor strategis seperti pendidikan, riset, kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.

Seminar nasional ini menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat nasional, di antaranya Ketua BAZNAS Provinsi Jawa Timur, perwakilan BPKH, serta akademisi dan pakar ekonomi Islam dari berbagai perguruan tinggi. Para pemateri mengulas isu integrasi filantropi dan ekonomi haji dari perspektif kebijakan, kerangka konseptual, hingga praktik pengelolaan dana umat di lapangan.

Diskusi berlangsung dinamis dan kritis. Satu kesimpulan mengemuka dari forum tersebut, yakni dana haji dan filantropi keagamaan memiliki potensi besar untuk menjadi motor pembangunan berkelanjutan, asalkan dikelola dengan visi jangka panjang dan keberanian untuk berinovasi.

“Jika tidak, peluang emas ini hanya akan jadi angka cantik di laporan tahunan,” pungkasnya. (*)