TIMES JATIM, JOMBANG – Pemerintah Kabupaten Jombang menunjukkan keseriusan tinggi dalam menyukseskan peluncuran Sekolah Rakyat (SR) di SKB Mojoagung, menjelang tahun ajaran baru 2025/2026.

Program pendidikan inklusif ini akan diluncurkan secara serentak oleh Presiden Republik Indonesia pada 14 Juli 2025, dan Jombang menjadi salah satu titik prioritas nasional yang paling siap.

Bupati Jombang H. Warsubi menegaskan bahwa program ini bukan sekadar proyek, tetapi bentuk nyata komitmen negara dalam menjamin hak pendidikan anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.

“Kami tidak main-main. Ini adalah tanggung jawab negara dan saya pastikan Jombang siap menjadi yang terdepan. Semua unsur kita kerahkan, mulai dari Pemkab hingga dinas teknis, demi memastikan pendidikan yang layak, setara, dan bermartabat,” tegasnya, Jumat (20/6/2025).

Sejumlah persiapan telah tuntas. Penetapan siswa baru telah difinalisasi melalui Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor: 100.3.3.2/230/415.10.1.3/2025, dan kerja sama penggunaan lahan serta bangunan SKB Mojoagung telah diselesaikan. Hal ini menjadikan Jombang sebagai daerah dengan kesiapan administratif terbaik se-Indonesia dalam program ini.

Proses renovasi gedung SR di SKB Mojoagung pun terus dikebut. Monitoring langsung dari tim Sekretariat Negara dan BPKP Jawa Timur menunjukkan progres yang memuaskan. Namun, Bupati mengungkap masih ada beberapa tantangan teknis yang tengah ditangani, seperti penambahan daya listrik sebesar 23.000 KWH, pembenahan fasilitas dapur sesuai standar Kementerian PUPR, serta instalasi jaringan internet yang sedang difinalisasi bersama pihak Telkom.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Jombang, Purwanto, menyampaikan bahwa kebutuhan tenaga kependidikan dan pendukung sudah diajukan, mulai dari wali asuh, satpam, juru masak hingga cleaning service. Namun hingga kini, belum ada kepastian dari Kementerian Sosial, yang diketahui membuka skema rekrutmen tersendiri melalui SDM internal.

“Meski begitu, kami tidak tinggal diam. Arahan Pak Bupati tegas: jangan menunggu. Maka kami terus menjemput bola ke pusat, melakukan komunikasi intensif dengan semua pihak, termasuk Kemensos dan Kementerian PUPR,” kata Purwanto.

Ia juga menjelaskan bahwa untuk pengembangan jangka panjang, dokumen penetapan lahan baru (penlok) sedang dalam proses finalisasi dan menunggu tanda tangan dari kementerian terkait. Langkah-langkah hukum turut disiapkan agar proses ini berjalan lancar dan minim hambatan.

Purwanto menambahkan, dengan kesiapan ini, SKB Mojoagung diharapkan tak hanya menjadi sekolah bagi anak-anak marjinal, tapi juga model percontohan nasional bagi program pendidikan berbasis sosial.

“Ini lebih dari sekadar sekolah. Ini adalah gerakan sosial untuk memastikan tak ada anak yang tertinggal karena keadaan,” pungkasnya. (*)