TIMES JATIM, SURABAYA – Pembangunan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) di Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan mulai tahun ini.

Hal tersebut ditandai dengan perjanjian kerja sama (PKS) antara Rektor Unesa bersama empat badan usaha atau pelaku investasi lainnya dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (24/2/2025).

Rektor Unesa Nurhasan menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan, dan menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia.

Dukungan Unesa salah satunya melalui investasi bidang pendidikan. Dengan kata lain, kampus berjuluk ‘Rumah Para Juara’ akan membangun kampus ketujuh tahun ini di IKN.

Langkah ini menjadikan Unesa sebagai satu-satunya perguruan tinggi atau universitas pertama yang terlibat langsung dalam pembangunan kawasan di IKN.

“Rencana pembangunan ini sudah disiapkan sejak lama, sudah ada lahan sekitar 4 hektar untuk Unesa di sana (IKN),” ungkap Cak Hasan, sapaan karib Rektor Unesa.

Baginya, langkah besar Unesa ini merupakan komitmen untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang berketahanan, berkelanjutan dan berdampak.

Sementara itu, Agung Wicaksono, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN menyebut, PKS menandai dimulainya pembangunan infrastruktur atau pemanfaatan lahan dengan estimasi nilai investasi sebesar Rp1,25 Triliun untuk tahap pertama.

“Tahap pertama ini untuk membangun mixed use, hotel, perkantoran, juga universitas,” ujarnya.

PKS ini menjadi landasan pemberian kepastian hukum yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing antara OIKN dan badan usaha atau investor termasuk komitmen untuk memulai pembangunan kampus.

“Dengan PKS ini kita komit untuk memulai pembangunannya di 2025. Ini memberi keyakinan bahwa pembangunan infrastruktur di IKN terus berjalan, bahkan semakin maju. Dan, kawasan inti pemerintahan 1B dan 1C, pembangunannya juga dimulai tahun ini,” jelasnya.

Dia berharap pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dan investor termasuk pembangunan kampus Unesa berjalan beriringan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala OIKN, Mochamad Basuki Hadimuljono menuturkan, bagi yang sudah menjalani PKS, artinya badan usaha atau pelaku investasi sudah memiliki hak pemanfaatan lahan atau tanah.

“Kalau ada PKS, berarti tanahnya sudah tersedia, sudah form, sudah mempunyai atas tanahnya. HGB-nya sudah, pemanfaatan,” katanya.

Dia menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas partisipasi para investor dan badan usaha dalam rencana pembangunan tersebut. “Kerja sama ini menjadi semangat bersama untuk membangun IKN lebih cepat,” tandasnya. (*)