TIMES JATIM – Dosen Antropologi Universitas Brawijaya (UB), Irsyad Martias, menyampaikan pandangannya terkait proyek pemerintah untuk menulis ulang sejarah Indonesia. Menurutnya, inisiatif ini merupakan langkah positif jika dilakukan dengan pendekatan inklusif dan melibatkan partisipasi publik.

“Kalau didasarkan semangat itu, saya kira bagus,” ujarnya saat menanggapi rencana penulisan sejarah baru yang mencuat dalam diskusi publik beberapa waktu terakhir.

Irsyad menekankan bahwa penulisan sejarah selama ini terlalu terpusat pada narasi Jawa dan cenderung mengabaikan wilayah lain seperti Papua, Kalimantan, dan daerah perbatasan.

“Misalnya, SNI (Sejarah Nasional Indonesia) 2, isinya sejarah kuno yang kebanyakan berisi cerita di Jawa. Contoh lainnya, SNI masa-masa kemerdekaan lebih banyak menjelaskan situasi di Jakarta,” ungkapnya.

Ia berharap penulisan ulang ini menjadi momentum untuk memperbarui dan melengkapi narasi sejarah agar lebih mencerminkan keberagaman Indonesia.

Irsyad menggarisbawahi pentingnya membedakan antara pemutakhiran dan penulisan ulang. Ia menyebut bahwa buku sejarah versi negara sebelumnya telah direvisi pada tahun 1981 dan 2007. Namun, pembaruan kali ini perlu memiliki pijakan metodologis yang jelas agar tidak sekadar menjadi perpanjangan narasi pemerintah.

“Untuk implikasi yang lebih lanjut, ini menjadi penting, apakah ini pemutakhiran atau penulisan ulang, karena sejarah itu bisa dimaknai sangat dinamis berdasarkan konteks waktunya,” tegasnya.

Salah satu isu yang turut menuai perdebatan adalah rencana penggantian istilah "prasejarah" menjadi "sejarah awal." Menurut Irsyad,

hal ini tidak hanya menyangkut semantik, tetapi juga berdampak pada metodologi arkeologis yang selama ini digunakan.“Dalam satu hal ini saja, itu sudah menjadi perdebatan,” ujarnya.

Dia menyebut banyak arkeolog yang menolak istilah baru karena dianggap tidak relevan secara ilmiah. Meski demikian, Irsyad menyambut positif inisiatif ini karena Indonesia memang masih kekurangan textbook sejarah yang komprehensif.

Irsyad menekankan bahwa sejarah tidak boleh dimonopoli oleh negara. Ia menilai proyek penulisan ulang sejarah ini harus melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Jadi sebenarnya banyak hal yang harus diperbincangkan, misalnya terkait metodologi dan relevan mengapa ini diangkat, mengapa itu tidak diangkat,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa sejarah yang ditulis oleh pemerintah harus membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari sejarawan maupun akademisi generasi sebelumnya.

“Jika pemerintah mau membuka ruang diskusi terhadap masukan-masukan bagaimana merekonstruksi sejarah Indonesia, saya pikir itu bagus. Misalnya, secara tekstual dan rangkaian pembabakan sejarahnya,” tambah Irsyad.

Terkait dengan istilah official history atau sejarah resmi yang digunakan pemerintah, Irsyad tidak mempermasalahkannya selama pelaksanaannya tetap melibatkan publik dan transparan.

“Kalau kita melihat sejarah nasional dulu, editornya ada dua plus satu editor khusus. Ini tandanya, pelibatan ahli tidak banyak,” ujarnya.

Irsyad melihat tantangan utama dalam proyek ini adalah bagaimana menjangkau dan mewakili masyarakat di luar Pulau Jawa. Inklusivitas dan representasi menjadi kunci penting agar buku sejarah baru ini benar-benar menjadi milik bersama.

“PR besarnya yakni bagaimana negara memediasi penelitian-penelitian, pendekatan-pendekatan, serta temuan-temuan terbaru dalam penulisan sejarah ini,” tandasnya.

Irsyad mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan resmi mengenai urgensi penulisan ulang sejarah dan perbedaan mendasar dengan buku-buku sejarah sebelumnya.(*)