TIMES JATIM, NGAWI – Pemilihan umum atau Pemilu adalah salah satu mekanisme penting dalam demokrasi untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin negara. Pemilu yang adil dan demokratis merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan dan pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs adalah serangkaian tujuan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di seluruh dunia pada tahun 2030. Dalam esai ini, kita akan melihat pemilu dari perspektif SDGs dan pentingnya pemilu yang inklusif, partisipatif, dan adil dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pemilu dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pemilu yang inklusif

Pemilu yang inklusif berarti semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ini mencakup perlindungan terhadap diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau latar belakang sosial-ekonomi. Dalam konteks SDGs, pemilu yang inklusif berkontribusi pada pencapaian Tujuan 5: Kesetaraan Gender dan Tujuan 10: Mengurangi Ketimpangan. Dengan mendorong partisipasi politik yang merata dari semua kelompok masyarakat, pemilu yang inklusif memperkuat representasi dan pengambilan keputusan yang adil.

Pemilu yang partisipatif

Pemilu yang partisipatif menjamin partisipasi aktif rakyat dalam proses politik. Ini mencakup hak untuk menyampaikan pandangan, mendapatkan akses ke informasi yang relevan, dan terlibat dalam diskusi dan debat politik. Pemilu yang partisipatif penting dalam mencapai Tujuan 16: Kedamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat. Dengan melibatkan warga negara secara luas dalam pengambilan keputusan politik, pemilu yang partisipatif memperkuat legitimasi pemerintahan dan mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Pemilu yang adil

Pemilu yang adil menjamin adanya persaingan politik yang sehat, tanpa intervensi atau manipulasi yang tidak adil. Hal ini melibatkan pengaturan aturan yang jelas, independen, dan netral untuk pemilihan. Pemilu yang adil merupakan prasyarat bagi pencapaian Tujuan 16: Kedamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat. Dengan memastikan pemilu yang bebas dari kecurangan dan manipulasi, pemilu yang adil memperkuat kepercayaan publik pada proses demokratis dan memelihara integritas institusi politik.

Manfaat Pemilu bagi Pembangunan Berkelanjutan

Peningkatan partisipasi politik

Pemilu yang inklusif, partisipatif, dan adil memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas dari semua lapisan masyarakat. Dengan memberikan suara mereka, warga negara dapat berkontribusi pada pemilihan wakil rakyat yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi politik yang lebih tinggi memperkuat legitimasi pemerintah dan memperkuat pengambilan keputusan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mempromosikan hak asasi manusia

Pemilu yang inklusif dan adil mendorong perlindungan hak asasi manusia. Dalam proses pemilu, warga negara memiliki hak untuk berpendapat, berserikat, dan berkumpul secara bebas. Selain itu, pemilihan yang adil dan bebas dari diskriminasi memperkuat hak-hak politik dan partisipasi yang sama untuk semua warga negara.

Penguatan keadilan sosial

Pemilu yang inklusif dan partisipatif dapat mendorong penguatan keadilan sosial. Dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan semua kelompok masyarakat, pemilihan umum dapat membantu mengurangi ketimpangan dan memperkuat kesetaraan gender. Pemilu yang adil juga berperan dalam melindungi hak-hak minoritas dan melawan diskriminasi sosial.

Pemilu yang inklusif, partisipatif, dan adil merupakan elemen penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam perspektif SDGs, pemilihan umum yang memperkuat partisipasi politik, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan keadilan sosial memiliki dampak positif yang signifikan pada pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara dan lembaga internasional untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang demokratis, transparan, dan adil guna memajukan agenda SDGs dan membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

***

*) Oleh : Majid Widigdo,S.H; Anggota Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Ngawi.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.