TIMES JATIM, MALANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang mencatat, sejumlah 278 kejadian bencana berdampak di wilayah Kabupaten Malang selama kurun 2023 lalu. 

Dari peristiwa kejadian bencana ini, paling banyak terjadi adalah bencana longsor sebanyak 68 kejadian dan angin kencang atau puting beliung, sebanyak 56 kali. Disusul, peristiwa kebakaran yang terjadi 53 kali, dan gempa bumi sebanyak 46 kali. 

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan mengungkapkan, pihaknya siap mempedomani lima poin arahan Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin, terkait penanggulangan bencana, seperti disampaikan saat pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana 2024, belum lama ini. 

Kelima butir arahan Wapres RI tersebut terkait pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana yang harus dilakukan BNPB juga BPBD Kabupaten/Kota yakni, pengembangan industrialisasi penanggulangan bencana dengan teknologi dan inovasi, pemetaan resiko bencana secara valid dan tepat, memperkuat pelayanan kebencanaan, upaya pemulihan pascabencana, hingga pembiayaan untuk penanggulangan yang integratif tidak tumpang tindih. 

"Di Kabupaten Malang, juga diperlukan penguatan lima poin sesuai arahan Wakil Presiden RI tersebut," kata Sadono, dikonfirmasi, Jum'at (26/4/2024). 

Sementara itu, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Malang, Zainudin mengungkapkan, kesiapsiagaan dan kesadaran kebencanaan perlu terus dibangun, agar masyarakat siap dan tanggap ketika menghadapi bencana. 

Dengan memahami hal-hal penting terkait kesiapsiagaan, lanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tindakan dalam mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana di masa depan.

Disinggung soal kesiapan dan daya dukung upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Malang, menurutnya terus diupayakan secara maksimal. 

Secara umum, kata Zainuddin, anggaran BPBD di tiap daerah masih belum sesuai harapan sebagaimana poin 5 sesuai arahan pembiayaan pemerintah. Namun demikian, menurutnya hal itu tidak berarti BPBD tidak berkegiatan, terlebih untuk kesiapsiagaan pra-bencana. (*)