TIMES JATIM, JAKARTA – Gaji guru di Indonesia telah lama menjadi isu yang tidak kunjung menemukan solusi nyata. Meski guru memegang peranan penting dalam mencetak generasi penerus bangsa, kesejahteraan mereka sering kali terabaikan. 

Data dari OECD dan UNESCO menunjukkan bahwa gaji guru di Indonesia masih terbilang rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara dengan standar pendidikan yang lebih maju. 

Ini menimbulkan pertanyaan mendalam: Mengapa gaji guru di Indonesia begitu rendah? Apa yang menyebabkan ketimpangan ini, dan bagaimana kebijakan pemerintah terbaru berperan dalam merespons masalah ini?

Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya gaji guru adalah alokasi anggaran pendidikan yang tidak sebanding dengan kebutuhan sektor tersebut. Meski anggaran pendidikan Indonesia tergolong besar, sekitar 20% dari total APBN, sebagian besar anggaran tersebut lebih banyak difokuskan pada pembangunan infrastruktur sekolah dan pembelian fasilitas pendukung pendidikan, bukan pada peningkatan kualitas guru. 

Dalam banyak kasus, guru di Indonesia masih harus bekerja keras dengan penghasilan yang minim, bahkan di daerah-daerah terpencil yang kekurangan tenaga pengajar.

Di sisi lain, banyak guru di Indonesia yang harus mengajar di lebih dari satu sekolah untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Beban kerja yang tinggi dan honor yang rendah jelas menciptakan ketidakpuasan. 

Bahkan, tidak jarang guru yang mengajar dengan hati yang penuh dedikasi, namun terhambat oleh kondisi ekonomi yang menuntut mereka untuk mencari pekerjaan sampingan. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas pengajaran yang mereka berikan, dan berpotensi merugikan masa depan para siswa.

Namun, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki kesejahteraan guru, salah satunya adalah program sertifikasi guru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik. Guru yang lulus sertifikasi mendapatkan tunjangan tambahan yang cukup besar. 

Sayangnya, kebijakan ini sering kali dipandang sebagai solusi yang hanya bersifat sementara. Banyak guru merasa bahwa tunjangan sertifikasi tidak cukup untuk mencakup seluruh kebutuhan hidup mereka, apalagi dengan meningkatnya biaya hidup yang tidak sebanding dengan penghasilan mereka.

Pada saat yang sama, kebijakan ini juga menciptakan ketidakmerataan antara guru bersertifikasi dan yang tidak bersertifikasi. Meskipun sertifikasi ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme, kenyataannya masih banyak guru yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti program sertifikasi karena terbatasnya fasilitas dan akses, terutama di daerah-daerah pelosok. Hal ini mengarah pada kesenjangan yang lebih dalam antara guru di kota dan guru di desa.

Kemudian, muncul program terbaru pemerintah yang kembali menjadi perbincangan hangat: Program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru. Program ini dimaksudkan untuk merekrut lebih banyak guru dengan status pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar di berbagai daerah. 

Meskipun program ini memiliki potensi positif dalam hal stabilitas pekerjaan bagi guru, kenyataannya, banyak pihak merasa bahwa program ini belum cukup efektif dalam menjawab masalah utama yang dihadapi oleh guru, yaitu rendahnya gaji.

Perdebatan tentang PPPK semakin memanas karena banyak yang berpendapat bahwa program ini justru menciptakan ketimpangan baru, di mana guru yang diangkat melalui PPPK mendapatkan gaji yang lebih rendah daripada guru PNS. Hal ini memicu rasa ketidakadilan di kalangan guru, karena meskipun mereka memiliki beban kerja yang sama, kompensasi yang mereka terima sangat berbeda. 

Ketimpangan ini kemudian menjadi topik hangat dalam diskusi publik, dengan banyak yang meminta pemerintah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan seluruh guru, tanpa membedakan status kepegawaian.

Selain itu, program PPPK juga terkendala oleh proses seleksi yang cukup ketat dan tidak selalu transparan. Banyak guru yang merasa terpinggirkan dalam seleksi tersebut, terutama mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun namun belum mendapatkan kesempatan untuk menjadi PNS. 

Ketidakpastian dalam proses ini membuat banyak guru merasa frustrasi, karena meskipun mereka telah berkontribusi besar dalam pendidikan, kesejahteraan mereka tidak terjamin.

Gaji guru yang rendah juga berkaitan erat dengan rendahnya penghargaan terhadap profesi ini dalam masyarakat. Di banyak negara maju, profesi guru dipandang sebagai pekerjaan yang mulia dan sangat dihargai. 

Guru tidak hanya diberikan gaji yang layak, tetapi juga fasilitas pendidikan yang terus berkembang, serta kesempatan untuk berkarier lebih lanjut. Di Indonesia, meskipun guru dihormati, penghargaan tersebut tidak diimbangi dengan kesejahteraan yang memadai. Ini menciptakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Tidak bisa dipungkiri, rendahnya gaji guru di Indonesia berdampak besar pada kualitas pendidikan. Pendidikan yang baik membutuhkan pengajaran yang berkualitas, dan pengajaran yang berkualitas hanya bisa dicapai jika guru merasa dihargai dan memiliki kesejahteraan yang cukup untuk fokus pada tugas mereka. Tanpa gaji yang layak, motivasi dan dedikasi guru akan berkurang, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa.

Melihat kenyataan ini, sudah saatnya bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam memperbaiki kesejahteraan guru. Selain memperbaiki sistem seleksi dan program PPPK, pemerintah harus lebih serius dalam meningkatkan gaji guru, baik yang berstatus PNS maupun PPPK, serta memperhatikan kesenjangan antara daerah satu dengan yang lainnya. Selain itu, penting untuk meningkatkan dukungan bagi guru-guru di daerah terpencil, yang sering kali terabaikan dalam berbagai kebijakan pendidikan.

Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan mencontoh kebijakan dari negara-negara dengan sistem pendidikan yang maju, di mana guru diberikan pelatihan yang terus menerus, tunjangan yang layak, serta fasilitas yang mendukung pengembangan profesional mereka.

Hanya dengan meningkatkan kesejahteraan guru secara nyata, kita dapat berharap untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi generasi masa depan Indonesia.

Dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang memadai, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Namun, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakui pentingnya peran guru dan memberikan mereka penghargaan yang sesuai, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata berupa peningkatan gaji dan kesejahteraan yang layak.

***

*) Oleh : Abdullah Fakih Hilmi AH, S.AP., Akademisi dan Wirausahawan.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.