TIMES JATIM, MAGETAN – Pemilihan umum (pemilu) 2024 merupakan babak baru untuk menghasilkan figur pemimpin yang dapat mewujudkan mimpi indah rakyat di periode yang akan datang. Tanggal pemungutan suara pesta demokrasi dalam pemilu serentak 14 Februari dan pilkada serentak 27 November 2024 telah disepakati oleh Pemerintah, DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Meski masih cukup lama, tetapi hawa panas persaingan politik sudah terasa. Apalagi pasca kemunculan sejumlah sosok calon presiden belakangan ini. Mereka bakal bersaing untuk merebutkan kursi menggantikan posisi Presiden Jokowi atau Joko Widodo. Ini karena Jokowi sudah menduduki masa jabatan presiden selama dua periode.

Jika mengacu dalam UUD 1945 Pasal 7, sejauh ini masa jabatan presiden dan wakil presiden ditetapkan maksimal dua periode berturut-turut. Selain calon presiden, sosok bakal calon legislatif (bacaleg) juga sedang ramai menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Nama-nama mereka pun telah beredar cepat meski masih dalam daftar calon sementara (DCS).

Menjelang pemilu biasanya suhu politik di masyarakat memang menghangat, itu hal yang lumrah. Kedati demikian, masyarakat harus bijak menyikapinya. Salah satunya dalam menyerap informasi saat bermedia sosial. Apalagi tidak sedikit informasi yang beredar dari beragam platform media sosial yang kebenarannya masih dipertanyakan. Jangan sampai terprovokasi berbagai kepentingan politik maupun ulah oknum yang dikhawatirkan dapat memecah belah hingga menimbulkan kegaduhan. Bila mendapatkan informasi, kroscek atau verifikasi dulu kebenarannya. Jadi jangan asal dibagi-bagikan agar tidak terjerumus dalam informasi hoaks yang menyesatkan. Carilah sumber yang terpercaya dengan mengakses media massa mainstream yang sudah teruji kredibilitas serta independensinya, atau konfirmasi ke pihak yang berkompeten di bidangnya.

***

Kelak jadilah pemilih yang cerdas dan rasional. Jangan hanya jadi Follower atau sekedar ikut-ikutan euforia semata, itu rasanya kurang pas. Padahal berdasar Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tentang hak asasi manusia (HAM), setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Meski begitu, golput bukanlah pilihan di era demokrasi. Memang pilihan golput juga tidak bisa dipandang sebelah mata lantaran ketidakpercayaan terhadap figur yang akan bertarung dalam kompetisi politik dengan berbagai alasan. Jika melihat realita seperti itu, para kontestan kontestan yang bertarung di Pemilu 2024 harus bisa mengambil hati dan meyakinkan masyarakat.

Lalu, yang dapat merusak demokrasi adalah money politic atau politik uang. Yang mana dapat menyebabkan hasil dari pemilihan tidak murni karena ada tindakan yang memengaruhi pemilih dalam memberikan suaranya. Istilah money politic sudah tidak asing di sebagian masyarakat. Bisa juga dibilang ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang. Politik uang bakal berdampak negatif pada jalannya roda pemerintahan. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan pemimpin yang terpilih dengan cara tersebut akan berusaha agar bisa mengembalikan modal yang telah dikeluarkan sebagai biaya politik untuk membeli suara itu tadi. Ayo lawan dan tolak fenomena politik uang (money politic) yang sangat merugikan dan membahayakan kelangsungan demokrasi. Berdasar Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, politik uang dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu yang berpotensi pidana hukum. 

Pun, untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada 2024, partisipasi aktif masyarakat sangatlah penting. Artinya, masyarakat turut serta melakukan pengawasan pada proses pemilu untuk meminimalisir kecurangan. Kemudian, masyarakat harus memberikan suaranya untuk menentukan nasib bangsa agar lebih baik di masa depan. Pemilu layak disebut sebagai pesta demokrasi. Jadi, jangan hanya sekedar datang dan memilih. Ingat, pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis. Tentunya berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia (RI) tahun 1945. 

Yuk, mari sikapi pesta demokrasi atau Pemilu 2024 dengan bijak, cerdas serta dengan semangat persatuan. Beda pilihan itu biasa, namun jangan sampai merusak keutuhan bangsa. Sedangkan untuk para kontestan yang bertarung, Pancasila harus menjadi landasan. Jadikan momentum pesta demokrasi sebagai ajang mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, jadi tidak sekadar menjadi ajang perebutan kekuasaan semata. Salah satu perwujudan dari nilai-nilai Pancasila adalah menciptakan pemilu yang damai, jujur dan adil. (*)

***

*) Oleh: Muhamad Kilat Adinugroho Syaifullah, Ketua DPC Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Kabupaten Magetan dan Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Magetan.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.