TIMES JATIM, BOJONEGORO – Desa sering disebut sebagai akar bangsa, tetapi dalam praktiknya kerap diperlakukan seperti cabang yang boleh tumbuh pelan. Pembangunan berlari kencang di kota, sementara desa diminta bersabar menunggu giliran, menunggu anggaran, menunggu perhatian. Dalam situasi seperti ini, pendidikan desa kerap menjadi korban paling sunyi: tidak ribut, tidak viral, tetapi pelan-pelan menentukan masa depan.

Padahal, mustahil berbicara tentang desa makmur tanpa akselerasi pendidikan. Kemakmuran bukan hanya soal jalan mulus, gedung baru, atau baliho proyek yang berdiri gagah di pinggir sawah. Ia bertumbuh dari cara berpikir warga, dari keberanian anak-anak desa bermimpi lebih jauh, dan dari kemampuan masyarakat membaca peluang zaman. Semua itu bermula dari pendidikan yang hidup, relevan, dan membebaskan.

Selama ini, pendidikan desa sering terjebak pada logika pemenuhan minimal. Sekolah ada, guru ada, kurikulum berjalan seolah itu sudah cukup. Padahal, dunia bergerak jauh lebih cepat dari ritme birokrasi pendidikan. Anak-anak desa hidup di abad digital, tetapi belajar dengan fasilitas abad lalu. Mereka diminta bersaing, tetapi diberi bekal yang timpang.

Akselerasi pendidikan desa bukan berarti memaksa desa meniru kota. Justru sebaliknya, ia harus berangkat dari kekuatan lokal. Desa memiliki pengetahuan hidup yang tidak dimiliki kota: kearifan bertani, solidaritas sosial, kedekatan dengan alam, dan etos gotong royong. Pendidikan desa yang makmur adalah pendidikan yang mengolah potensi ini menjadi keunggulan, bukan menguburnya atas nama modernisasi.

Di sinilah letak persoalan mendasar. Pendidikan sering diperlakukan sebagai proyek seragam, bukan ekosistem. Kurikulum disalin, target disamakan, evaluasi diseragamkan, tanpa benar-benar mendengar denyut kehidupan desa. Akibatnya, sekolah menjadi ruang asing di tanah sendiri. Anak-anak belajar tentang dunia yang jauh, tetapi asing dengan potensi di sekelilingnya.

Akselerasi menuntut perubahan cara pandang. Pendidikan desa tidak boleh lagi diposisikan sebagai penerima kebijakan, melainkan sebagai subjek pembangunan. Guru desa bukan sekadar pelaksana kurikulum, tetapi agen perubahan sosial. Sekolah bukan hanya tempat mengejar nilai, melainkan pusat pembelajaran komunitas. Di sana, ilmu bertemu kebutuhan nyata, dan pengetahuan tumbuh dari persoalan sehari-hari.

Teknologi seharusnya menjadi jembatan, bukan jurang. Akses digital di desa sering dirayakan sebagai capaian, tetapi jarang diiringi literasi yang memadai. Internet hadir, tetapi arah penggunaannya dibiarkan liar. 

Akselerasi pendidikan harus memastikan teknologi menjadi alat produksi pengetahuan, bukan sekadar konsumsi hiburan. Anak-anak desa perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, bukan hanya keterampilan menggeser layar.

Lebih jauh, pendidikan desa makmur menuntut kolaborasi lintas sektor. Pemerintah desa, sekolah, komunitas, perguruan tinggi, hingga dunia usaha harus duduk satu meja. Dana desa tidak boleh berhenti pada infrastruktur fisik, tetapi berani dialokasikan untuk infrastruktur manusia: pelatihan guru, ruang belajar kreatif, perpustakaan hidup, dan inkubator keterampilan lokal. Tanpa itu, kemakmuran hanya akan menjadi slogan.

Kita juga perlu jujur mengakui bahwa ketimpangan pendidikan adalah ketimpangan kesempatan. Ketika anak desa tidak mendapatkan akses pendidikan bermutu, maka kemiskinan diwariskan secara halus. Desa menjadi pemasok tenaga kerja murah, bukan pusat lahirnya inovator. Inilah lingkaran yang harus diputus melalui akselerasi yang sadar dan terencana.

Pendidikan desa makmur tidak boleh diukur semata dari angka kelulusan atau peringkat ujian. Ukurannya adalah keberdayaan: sejauh mana lulusan desa mampu mengelola potensi lokal, menciptakan nilai tambah, dan tetap bangga pada identitasnya. Desa yang makmur bukan desa yang ditinggalkan generasi mudanya, melainkan desa yang memberi alasan bagi mereka untuk kembali dan membangun.

Akselerasi pendidikan desa adalah soal keberpihakan. Apakah negara sungguh melihat desa sebagai pusat masa depan, atau sekadar halaman belakang pembangunan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah bangsa. Sebab dari desa yang tercerahkan, lahir masyarakat yang mandiri. Dan dari pendidikan yang berkeadilan, kemakmuran tidak lagi menjadi janji, melainkan kenyataan yang tumbuh dari akar rumput.

***

*) Oleh : Ida Fauziyah, Guru MI Alam Al Azhar Sumberrejo, Bojonegoro.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.