TIMES JATIM, BLITAR – Indonesia mendapatkan kepercayaan komunitas internasional setelah terpilih menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 2026 sesuai dengan usulan dari kelompok Asia-Pasifik.

Capaian ini bukan hanya prestasi individu atau institusi, melainkan bukti bahwa perjalanan Indonesia dalam mengelola isu HAM telah diakui dan dihormati oleh dunia internasional.

Untuk itu, Indonesia akan menjalankan mandat ini dengan sikap netral, objektif, dan berdasarkan aturan hukum internasional yang berlaku. 

Kepercayaan Internasional

Pemilihan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tidak datang secara tiba-tiba. Dukungan yang diberikan oleh kelompok Asia-Pasifik dan akhirnya disetujui oleh seluruh anggota Dewan berasal dari partisipasi Indonesia yang konsisten dalam menangani permasalahan HAM baik di tingkat nasional maupun internasional. 

Sejarah panjang Indonesia dalam dunia HAM internasional sudah dimulai jauh sebelum Dewan HAM PBB resmi dibentuk pada tahun 2006. Sebelumnya, Indonesia telah berperan aktif dalam Komisaris Tinggi PBB untuk HAM, bahkan pernah diwakili oleh diplomat senior Makarim Wibisono yang menjabat sebagai Ketua Komisi HAM PBB.
 
Kepercayaan ini juga tumbuh dari pengakuan akan upaya Indonesia dalam mengatasi masa-masa sulit terkait isu HAM. Walaupun negara kita pernah menghadapi tekanan internasional akibat berbagai kasus sensitif, seperti kasus Santa Cruz, konflik di Timor Timur, kerusuhan tahun 1998, serta kerusuhan di Ambon dan Poso.
 
Secara resmi, Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan HAM PBB mulai bulan Januari 2026, menggantikan presiden sebelumnya dari Swiss, Jürg Lauber. Mandat ini akan diemban oleh Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, Wakil Tetap Indonesia untuk PBB di Jenewa, Swiss.

Tugas utama yang akan diemban adalah memimpin tiga sesi reguler Dewan HAM pada bulan Februari, Juni, dan September 2026, serta mengawasi mekanisme Tinjauan Berkala Universal (Universal Periodic Review/UPR) yang bertujuan untuk meninjau catatan pelaksanaan HAM di seluruh negara anggota PBB.
 
Tantangan
 
Pemilihan Indonesia sebagai presiden Dewan HAM PBB membawa dua sisi penting yang perlu dianalisis secara mendalam. Pertama, ini adalah bentuk pengakuan atas kemajuan HAM di Indonesia, namun juga menjadi ujian besar untuk menunjukkan bahwa negara kita mampu memimpin dengan standar internasional tanpa memihak.
 
Tantangan utama yang akan dihadapi adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan tanggung jawab global. Sebagai negara yang pernah menjadi objek tinjauan HAM, Indonesia kini harus memimpin proses tinjauan terhadap negara lain, termasuk negara besar dengan kepentingan politik yang kuat. 

Mekanisme UPR sendiri seringkali menjadi medan perdebatan yang panas, karena setiap negara memiliki konteks budaya, politik, dan sosial yang berbeda dalam mengelola isu HAM.
 
Selain itu, posisi ini juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan konsep HAM yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kebangsaan, seperti konsep "HAM yang inklusif dan berkeadilan sosial" yang mengedepankan kesejahteraan bersama. 

Di sisi lain, Indonesia juga harus siap menghadapi kritikan yang mungkin muncul jika ada kesalahan dalam menjalankan mandat ini, terutama dari pihak-pihak yang melihat posisi ini sebagai kesempatan untuk menilai kembali rekam jejak HAM Indonesia.
 
Dari sisi positif, kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB dapat menjadi sarana untuk memperkuat kerja sama regional dan internasional dalam menangani isu HAM yang semakin kompleks, seperti masalah migrasi, hak-hak pekerja migran, pelanggaran HAM akibat konflik, dan hak-hak perempuan serta anak-anak.

Ini juga menjadi momentum untuk memperkenalkan inovasi dalam mekanisme kerja Dewan HAM, seperti penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan isu HAM.
 
Kepercayaan yang diberikan kepada Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar. Semoga dengan bimbingan Allah  Yang Maha Esa, Indonesia dapat menjalankan mandat ini dengan penuh integritas, keadilan, dan kebijaksanaan. 

Semoga upaya kita mampu membawa perubahan positif dalam dunia HAM internasional, dengan mengedepankan inovasi dalam mekanisme kerja dan motivasi untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan menghargai hak asasi manusia setiap individu.

Semoga juga pengalaman Indonesia dalam mengatasi tantangan HAM dapat menjadi inspirasi bagi negara lain, sehingga Dewan HAM PBB dapat berperan lebih efektif sebagai wadah untuk memperjuangkan keadilan dan martabat manusia di seluruh dunia. Aamiin.Wallahu A'lam Bisshawab. (*)