TIMES JATIM, MALANG – Lampu-lampu jalan di Alun-Alun Kepanjen menyala redup ketika kabar soal rangkap jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya merebak ke ruang publik. Obrolan warung kopi, diskusi kelompok masyarakat, hingga ruang media sosial, semuanya tiba-tiba ramai. Ada yang mengernyit, ada pula yang menganggap biasa. Fenomena semacam ini, dalam bahasa politik birokrasi, selalu punya dua wajah: polemik sekaligus refleksi.

Dalam tata kelola pemerintahan, penunjukan Plt sejatinya bukan perkara luar biasa. Ia bagian dari dinamika organisasi yang kadang memang menuntut percepatan. Tidak semua jabatan definitif bisa langsung terisi, sementara roda birokrasi tidak boleh berhenti. 

Maka, kehadiran Plt justru jadi pengikat agar mesin pelayanan tetap bergerak. Namun publik sering terjebak pada satu tanya: apakah dengan rangkap jabatan, pelayanan bisa tetap prima?

Pertanyaan itu wajar. Sebab masyarakat kerap menilai birokrasi dari figur yang duduk di kursi pimpinan. Padahal, hakikat pelayanan publik tidak bertumpu pada satu orang, melainkan pada sistem yang terbangun. Sistem yang jelas prosedurnya, kuat koordinasinya, dan konsisten dijalankan akan tetap menyalakan mesin pelayanan meski kursi pimpinan berganti penumpang.

“Yang terpenting bukan siapa sosoknya, tetapi bagaimana sistem bekerja,” Sebuah pemerintahan yang tertata baik akan tetap tegak berjalan, meski angin perubahan bertiup di pucuk kepemimpinan. Hal ini sudah tentu telah diperhitungkan oleh Bupati Sanusi.

Kutipan ini memberi kita gambaran sederhana: birokrasi ibarat pangkal pohon. Ranting boleh berganti, daun bisa gugur, tetapi akar tetap menghantarkan kehidupan. 

Pelayanan publik berjalan bukan karena satu nama, melainkan karena dedikasi aparatur yang menggerakkan mekanisme setiap hari. ASN yang profesional memastikan bahwa peralihan kursi, baik sementara maupun definitif, tidak menimbulkan goncangan.

Di sini letak poin pentingnya. Pergantian jabatan, termasuk penunjukan Plt, justru menjadi momentum untuk membuktikan bahwa birokrasi di Kabupaten Malang memiliki fondasi yang kokoh. Bahwa pelayanan tidak berhenti hanya karena ada penyesuaian struktur. 

Dalam dunia demokrasi, wajar bila ada suara berbeda. Ada masyarakat yang menganggap rangkap jabatan rawan tumpang tindih, ada pula yang merasa keputusan Bupati Sanusi sudah tepat. Dua-duanya sah, sebab demokrasi memang memberi ruang untuk kritik dan kontrol.

Tetapi yang perlu ditekankan, polemik tidak boleh membunuh kepercayaan publik. Jangan sampai masyarakat apriori terhadap kebijakan, padahal pelayanan sejatinya bergantung pada kolektivitas. Kualitas layanan lahir dari mekanisme yang konsisten dijalankan, bukan sekadar pada siapa yang menandatangani surat keputusan.

“Kalaupun ada satu dua masyarakat yang berpandangan berbeda, itu hal biasa, Namun kita tidak boleh terjebak pada prasangka. Pemerintahan ini terus berjalan, karena pelayanan publik adalah janji yang tidak boleh putus.”

Kata-kata itu terdengar sederhana, tapi menyimpan makna dalam. Pelayanan publik memang sebuah janji: janji negara kepada warganya, janji pemerintah kepada rakyatnya. Janji itu tidak bisa ditunda hanya karena kursi pimpinan tengah diisi oleh pejabat sementara. Justru di sinilah keseriusan Bupati Sanusi diuji bahwa pemerintahan yang ia pimpin kuat karena sistem, bukan semata karena nama.

Mari kita lihat lebih luas. Banyak daerah di Indonesia yang terjebak pada “politik figur.” Seolah-olah keberlangsungan layanan publik ditentukan oleh siapa yang duduk di kursi jabatan. Begitu kursi berganti, masyarakat langsung khawatir. Padahal, birokrasi modern seharusnya tegak pada aturan main, bukan pada karisma personal. Figur bisa datang dan pergi, tetapi sistem harus tetap berdiri.

Jika pelayanan publik masih mudah goyah oleh pergantian jabatan, itu tanda sistem belum matang. Sebaliknya, jika pelayanan tetap konsisten meski ada rotasi, itu bukti sistem telah bekerja. 

Kabupaten Malang, dengan segala tantangan dan harapan besar sebagai kabupaten strategis di Jawa Timur, harus menunjukkan dirinya sebagai contoh. Bahwa perubahan pucuk kepemimpinan, bahkan rangkap jabatan sekalipun, tidak menghambat jalan pelayanan.

Bupati Sanusi, lewat kebijakan ini, sesungguhnya sedang mengirim pesan politik birokrasi: kekuatan pemerintahan ada pada mekanisme yang tertata dan budaya kerja yang konsisten. Dengan menempatkan Sekda sebagai Plt Kepala Dinas Cipta Karya, ia ingin menunjukkan bahwa organisasi ini tidak rapuh, justru mampu membuktikan diri bahwa sistem lebih besar dari figur.

Masyarakat memang berhak bersuara, berhak mengkritik, berhak berbeda pandangan. Tetapi masyarakat juga berhak mendapatkan ketenangan hati, keyakinan bahwa pelayanan publik tetap berjalan tanpa henti. Karena sejatinya, pelayanan bukanlah hadiah seorang pejabat, melainkan hak setiap warga negara.

Di tengah riuh polemik ini, kita perlu kembali pada esensi: pelayanan publik yang prima lahir dari sistem yang kuat, bukan semata dari sosok di kursi jabatan. Figur bisa silih berganti, tetapi akar sistem birokrasi harus terus menghantarkan kehidupan. Dan jika Kabupaten Malang ingin tegak berdiri, maka kepercayaan pada sistem itulah yang harus terus dipelihara.

***

*) Oleh: Abdul Qodir, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang dan Peraih Anugerah Politisi Muda Inspiratif Times Indonesia 2023.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.