TIMES JATIM, MALANG – Di ruang-ruang guru yang dindingnya mulai pudar, suara protes pelan-pelan berubah menjadi gema. Bukan teriakan keras, bukan demonstrasi besar-besaran, tetapi keluh kesah yang terus berulang: tentang gaji yang tak layak, tentang pengabdian yang tak kunjung dihargai, tentang janji kesejahteraan yang selalu datang belakangan. 

Ironisnya, keluhan itu menguat justru ketika negara mengumumkan kabar lain: pegawai SPPG disebut-sebut siap diangkat menjadi PPPK, dengan gaji yang lebih besar dan status yang lebih pasti. Di titik ini, para guru honorer merasa seperti berdiri di halaman sekolah sendiri, tetapi tak pernah dianggap sebagai tuan rumah.

Masalahnya bukan sekadar soal nominal gaji. Ini soal rasa keadilan yang terasa pincang. Guru honorer selama bertahun-tahun mengajar dengan upah yang bahkan kadang kalah dari buruh harian, menyiapkan bahan ajar dengan biaya pribadi, mengoreksi tugas hingga larut malam, dan menjadi “orang tua kedua” bagi murid-murid. 

Mereka menghidupi sekolah, tetapi sering kali tak dihidupi oleh sistem. Lalu tiba-tiba, muncul kabar bahwa pegawai SPPG yang bekerja dalam program Makan Bergizi Gratis akan mendapat status lebih jelas dan pendapatan lebih besar, sementara para guru honorer masih berkutat pada status “sementara” yang terasa permanen.

Yang membuat luka ini makin dalam adalah sumber anggarannya. Program MBG diambil dari pos anggaran pendidikan, dana yang seharusnya menjadi bahan bakar utama peningkatan kualitas guru dan sekolah. 

Di atas kertas, semua disebut demi masa depan anak bangsa. Tetapi di lapangan, para guru honorer bertanya lirih: mengapa piring makan lebih cepat diperhatikan daripada tangan yang mengajar? Mengapa dapur sekolah lebih dulu dipoles, sementara ruang guru tetap berdebu oleh ketidakpastian?

Tentu, tidak ada yang menolak program pemenuhan gizi bagi siswa. Anak-anak yang kenyang akan lebih mudah belajar, itu benar. Namun pendidikan bukan hanya urusan perut, tetapi juga pikiran dan karakter. Dan di situlah peran guru menjadi pusat gravitasi. 

Tanpa guru yang sejahtera, sekolah hanyalah bangunan dengan papan tulis kosong. Negara boleh membagikan nasi setiap hari, tetapi jika pengajarnya terus hidup dalam kecemasan ekonomi, kualitas pendidikan hanya akan menjadi slogan di spanduk.

Kesenjangan ini terasa seperti ironi berlapis. Guru honorer telah lama menjadi tulang punggung sistem pendidikan, terutama di daerah terpencil. Mereka hadir ketika formasi PNS kosong, mengisi kelas yang ditinggal guru pensiun, bahkan merangkap tugas administrasi. Namun ketika negara membuka pintu PPPK, banyak dari mereka justru tersandung syarat usia, administrasi, atau kuota yang terbatas. 

Di sisi lain, pegawai SPPG yang baru masuk sistem justru disambut dengan karpet merah status dan penghasilan lebih layak. Logika kebijakan ini terasa jungkir balik: yang lama berjuang dipinggirkan, yang baru datang diberi panggung utama.

Keluhan guru honorer bukan sekadar drama profesi. Ia adalah cermin dari cara negara memandang pendidikan. Apakah pendidikan dilihat sebagai proses jangka panjang yang bertumpu pada kualitas pengajar, atau sekadar proyek yang bisa dipoles dengan program cepat saji? 

Ketika anggaran pendidikan dialihkan besar-besaran untuk program populis, sementara kesejahteraan guru tetap stagnan, pesan yang sampai ke ruang kelas sangat jelas: pengabdian panjang tidak selalu dihitung sebagai jasa.

Lebih menyakitkan lagi, banyak guru honorer merasa terjebak dalam dilema moral. Mereka mencintai murid-muridnya, tetapi juga harus mencintai keluarganya sendiri. Di satu sisi, mereka ingin bertahan mengajar. Di sisi lain, kebutuhan hidup memaksa mereka mencari pekerjaan sampingan: menjadi ojek online, berdagang kecil-kecilan, atau mengajar les hingga malam. Guru yang seharusnya menjadi simbol ketenangan dan kebijaksanaan, justru hidup dalam kegelisahan ekonomi yang terus menggerogoti martabat profesinya.

Situasi ini berbahaya bukan hanya bagi guru, tetapi bagi masa depan pendidikan nasional. Ketika profesi guru tidak lagi menjanjikan kehidupan layak, generasi muda akan berpikir dua kali untuk memilih jalan ini. 

Sekolah akan kekurangan tenaga pendidik berkualitas, dan ruang kelas akan dipenuhi oleh mereka yang mengajar sekadar untuk bertahan hidup, bukan untuk membangun peradaban.

Pemerintah perlu jujur pada diri sendiri: apakah anggaran pendidikan benar-benar diarahkan untuk memperkuat fondasi, atau hanya untuk membangun etalase? Program MBG bisa tetap berjalan, tetapi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan guru honorer yang telah lama menjadi pilar sunyi pendidikan. Prioritas kebijakan seharusnya dimulai dari manusia yang menghidupkan sekolah, bukan hanya dari program yang mudah dipamerkan dalam laporan.

Guru honorer tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya meminta kepastian, pengakuan, dan upah yang pantas untuk kerja yang bermartabat. Mereka tidak iri pada pegawai SPPG sebagai individu, tetapi kecewa pada sistem yang terasa lebih cepat memeluk yang baru, daripada memelihara yang setia.

Jika negara terus menutup telinga, maka keluh kesah ini akan berubah menjadi kelelahan kolektif. Dan ketika guru lelah, sekolah akan kehilangan jiwanya. Pendidikan pun berubah menjadi rutinitas kosong: anak-anak kenyang, tetapi pikiran mereka lapar akan teladan, inspirasi, dan perhatian dari guru yang utuh bukan guru yang separuh waktunya habis memikirkan bagaimana membayar kebutuhan hidup.

Untuk program, atau untuk manusia yang menghidupkan pendidikan itu sendiri? Jika jawabannya masih kabur, maka protes guru honorer akan terus menjadi catatan kaki yang panjang dalam buku sejarah pendidikan kita catatan tentang mereka yang mengajar dengan hati, tetapi dibalas dengan kebijakan yang dingin.

***

*) Oleh : Abdul Aziz, S.Pd., Guru SD negeri 4 Sawojajar.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.