TIMES JATIM, MALANG – Demokrasi kita kerap mengalami kecelakaan, bukan karena rakyat tak paham memilih, melainkan karena politik terlalu sering menabrak akal sehat. Salah satu kecelakaan paling berulang adalah praktik lama yang terus disulap dengan wajah baru: politisi mencari suara dengan uang. Ia seperti luka lama yang tak pernah benar-benar diobati, hanya ditutup plester setiap lima tahun sekali.

Dalam setiap musim pemilu, uang menjelma bahasa paling fasih. Ia berbicara lebih cepat dari visi, lebih nyaring dari gagasan, dan lebih dipercaya ketimbang rekam jejak. Di banyak tempat, demokrasi berubah menjadi transaksi sunyi: amplop berjalan pelan dari tangan ke tangan, sementara idealisme berdiri kikuk di sudut ruangan, tak diajak bicara.

Politik uang sering dibela dengan logika yang terdengar manusiawi, tapi sesungguhnya sinis. “Rakyat butuh makan.” “Ini sekadar uang lelah.” “Yang penting niatnya baik.” Kalimat-kalimat ini menjadi mantra pembenar, seolah demokrasi memang harus dikompromikan dengan kebutuhan sesaat. Padahal, di titik inilah kecelakaan itu terjadi: ketika hak memilih direduksi menjadi harga, dan suara rakyat ditimbang seperti komoditas pasar.

Ironisnya, praktik ini tidak hanya melibatkan politisi yang haus kekuasaan, tetapi juga sistem yang membiarkannya tumbuh subur. Biaya politik yang mahal mendorong kandidat berpikir pendek. Ketika modal menjadi syarat tak tertulis untuk maju, maka yang terjadi bukan lagi kompetisi gagasan, melainkan adu isi tas. Politik pun kehilangan ruhnya, berganti rupa menjadi investasi jangka pendek yang harus “balik modal”.

Akibatnya bisa ditebak. Ketika suara dibeli, kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai amanah, melainkan sebagai aset. Jabatan menjadi ladang panen, kebijakan menjadi alat tawar, dan rakyat kembali menjadi penonton yang hanya diingat saat musim kampanye. Demokrasi yang seharusnya melahirkan kepemimpinan bermutu justru memproduksi politisi yang sibuk menghitung untung-rugi.

Di sisi lain, rakyat sering ditempatkan sebagai pihak yang paling disalahkan. Mereka dituding pragmatis, mudah tergoda, dan tidak idealis. Padahal, realitas sosial tidak sesederhana itu. Ketika ketimpangan ekonomi dibiarkan, pendidikan politik minim, dan negara absen dalam kesejahteraan, uang menjadi pintu masuk paling mudah bagi manipulasi. Dalam kondisi terdesak, moral sering kali kalah oleh kebutuhan.

Namun, memahami kondisi bukan berarti membenarkan praktiknya. Politik uang tetaplah racun demokrasi. Ia mungkin memberi kepuasan sesaat, tetapi merusak kepercayaan jangka panjang. Ketika rakyat terbiasa menerima uang, mereka kehilangan daya tawar. Ketika politisi terbiasa membeli suara, mereka kehilangan rasa malu. Di situlah demokrasi berubah menjadi sandiwara yang dipentaskan berkala.

Lebih berbahaya lagi, politik uang melahirkan siklus kebodohan yang terstruktur. Gagasan tidak lagi penting, karena uang sudah cukup. Pendidikan politik dianggap pemborosan, karena amplop lebih efektif. Diskusi publik menjadi formalitas, karena keputusan sudah “diamankan” jauh hari. Demokrasi pun berhenti menjadi ruang deliberasi, berubah menjadi ritual administratif belaka.

Kecelakaan ini juga berdampak pada generasi muda. Anak-anak muda yang seharusnya belajar bahwa politik adalah alat perubahan justru disuguhi contoh buruk: bahwa kekuasaan bisa dibeli, dan integritas hanyalah slogan. Tak heran jika banyak dari mereka apatis, menjauh, atau justru meniru pola yang sama ketika suatu hari masuk gelanggang politik.

Jika demokrasi ingin diselamatkan, maka luka ini harus diakui lebih dulu. Tidak cukup dengan slogan anti-politik uang di baliho atau seruan normatif di media sosial. Yang dibutuhkan adalah keberanian membongkar akar masalah: mahalnya biaya politik, lemahnya penegakan hukum, dan absennya pendidikan politik yang membumi.

Demokrasi tidak akan jatuh karena rakyat miskin, tetapi karena elite malas berpikir dan takut bersaing secara jujur. Politik uang adalah jalan pintas bagi mereka yang tak punya gagasan, tak sabar membangun kepercayaan, dan tak siap menerima penilaian publik secara dewasa.

Suara rakyat bukan sekadar hak pilih di bilik suara. Ia adalah kehormatan. Dan kehormatan, jika terus-menerus dihargai dengan uang, akan kehilangan maknanya. Demokrasi yang sehat bukanlah yang paling mahal ongkosnya, melainkan yang paling jujur prosesnya.

Jika kecelakaan ini terus dibiarkan, maka jangan heran jika demokrasi kita berjalan tertatih selamat sampai tujuan, tetapi kehilangan arah. Dan pertanyaannya bukan lagi siapa yang membeli suara, melainkan berapa lama kita rela menjual masa depan.

***

*) Oleh : Moh Farhan Aziz, Mahasiswa Pascasarjana ADM Publik Unisma.

*)Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

____________
**) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.