TIMES JATIM, SURABAYA – Sebanyak 153 kelembagaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Surabaya resmi diluncurkan. Acara peluncuran dilakukan secara daring dan luring oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, bersama 80.081 kelembagaan koperasi lainnya secara nasional, yang dipusatkan di Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7/2025).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menyebut, 153 Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Pahlawan seluruhnya sudah terdata dan memiliki legalitas di Kementerian Hukum (Kemenkum). Bahkan, tiga koperasi yang sudah berjalan.

"Ada yang terkait bahan pokok, ada yang terkait simpan pinjam dan toko kelontong. Salah satunya bahkan telah menjalin kerja sama dengan Kota Blitar dalam pemenuhan kebutuhan bahan pokok,” ujar Wali Kota Eri usai acara peluncuran.

Nantinya, ia juga akan menjajaki kerjasama dengan Bulog, sehingga penjualan beras tidak melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi).

Terkait dukungan permodalan, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan skema bantuan tersendiri. Namun, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya juga memberikan akses pinjaman berbunga ringan untuk koperasi yang ingin berkembang.

“Kalau dari Pemkot Surabaya kita sudah siapkan pinjaman bunganya 0-3 persen. Jadi nanti akan kita buka, atau yang koperasinya bergerak besar, itu kita bunganya adalah UMKM yang kita maksimal 0-3 persen,” jelasnya.

Pinjaman tersebut, kata dia, akan disalurkan melalui Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Surabaya dengan bunga maksimal tiga persen. "Jadi maksimal (bunga) 3 persen yang akan kita suplai melalui BPR," imbuhnya.

Untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan koperasi, Wali Kota Eri menyatakan bahwa seluruh KKMP Surabaya akan menerapkan sistem digitalisasi. Penerapan sistem digital ini akan didampingi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya.

"Jadi termasuk barang masuk, barang keluar, terus transaksi, semua dilakukan melalui aplikasi. Sehingga di situ kita akan melihat, bahwa transaksi ada berapa, sampai akhir dengan sisa hasil usaha yang akan kita bagi, maka keuntungannya berapa pun sudah tercover melalui digitalisasi,” terangnya.

Dengan sistem digital ini, Wali Kota Eri memastikan tidak akan ada pengurus koperasi yang menyalahgunakan keuntungan. "Jadi tidak ada lagi seperti yang disampaikan Pak Presiden, ketua (koperasi) untung dulu, tidak ada," tandasnya. (*)