TIMES JATIM, SIDOARJO – Ketegangan antara Bupati Sidoarjo dan DPRD Sidoarjo membuat puluhan kepala desa cemas. Mereka khawatir, jika konflik ini berlarut, pembangunan desa terancam macet. 

Hubungan legislatif dan eksekutif di Kabupaten Sidoarjo sedang renggang pasca Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Penggunaan APBD 2024 ditolak DPRD Sidoarjo beberapa waktu lalu.

Sejumlah kepala desa akhirnya berinisiatif untuk menemui pimpinan DPRD Sidoarjo. Kedatangan para kades ke gedung dewan ini ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Suyarno dari Fraksi PDIP dan Warih Andono dari Fraksi Golkar, Senin (21/7/2025). 

Afif Husni, Kepala Desa Plumbungan, Kecamatan Sukodono menyampaikan bahwa hubungan tidak harmonis antara Bupati Sidoarjo dengan DPRD bakal berimbas kepada pembangunan desa. Kegelisahan ini juga dirasakan banyak kepala desa.

"Kami datang ke sini, untuk mengetahui informasi secara langsung kondisi antara bupati dan dewan. Karena kami takut akan berdampak pada pembangunan," katanya. 

Kekhawatiran yang sama juga dirasakan Slamet Bashori Kepala Desa Wangkal, Kecamatan Krembung. Ia menginginkan ketegangan antar Pemkab dan DPRD Sidoarjo dapat segera diselesaikan dengan baik.

"Kami sangat ingin masalah ini cepat selesai, tidak berlarut-larut, apalagi sampai mempengaruhi pembangunan yang telah direncanakan. Kami dibawah yang dirugikan," ungkapnya.

Usai mendengarkan keluhan dari sejumlah kepala desa, Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Warih Andono secara kelembagaan hubungan dewan dengan bupati tidak ada masalah. 

Namun dia tidak menampik adanya dinamika politik dan perbedaan pendapat hingga menyebabkan penolakan LPj APBD 2024 dalam rapat paripurna DPRD Sidoarjo beberapa waktu lalu.

“Yang terjadi adalah penolakan LPj APBD 2024, tetapi tidak mempengaruhi proses pemerintahan apapun. Tidak ada pengaruh apapun pada anggaran desa yang sudah dibuat sebelumnya oleh bapak bapak kepala desa,” ujar Warih.

Warih berharap, para kepala desa tidak menyimpulkan kabar dengan negatif, karena dinamika politik di Sidoarjo masih dinamis.

“Saat ini yang sedang dibahas adalah tafsir PAK (APBD 2025) yang masih belum sepakat,” ungkap Warih Andono.

Jika tensi ini tak kunjung mereda, maka bukan hanya agenda pembangunan yang terancam, tapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan semakin merosot. (*)