TIMES JATIM, SURABAYA – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) menggelar workshop rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2025.

Workshop tersebut mengusung tema "Sinergi Perbankan Syariah Dalam Rangka Perluasan Akses Layanan Perbankan Syariah".

Hadir sebagai narasumber, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili Gubernur Khofifah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Ray, Ketua BPH DSN-MUI Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag, dan Wakil Ketua Umum MUI Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.A.

Workshop ini bertujuan menyatukan peran strategis antara regulator, pemerintah daerah, dan akademisi untuk membahas arah kebijakan serta mendorong optimalisasi sektor keuangan syariah di Indonesia.

Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo menjelaskan, Bank Jatim mendukung penyelenggaraan IIFS 2025 karena memiliki makna yang sangat penting sebagai wadah memperkuat sinergi, kolaborasi, serta inovasi di sektor keuangan syariah.

"Kami meyakini bahwa ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sejalan dengan semangat pengembangan ekonomi daerah yang terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur," katanya.

Momentum pelaksanan Workshop IIFS 2025 sekaligus menjadi langkah penguatan berbagai sektor yang mengampu pada nilai-nilai Islami. 

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan MoU antara Bank Jatim dan sejumlah lembaga. berupa penandatanganan kerja sama layanan keuangan syariah. Antara lain dengan Ponpes Lirboyo sebagai langkah nyata mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren. 

Kemudian, juga ada MoU dengan Gerakan Yayasan Wakaf Indonesia dan Yayasan Rumah Wakaf Indonesia yang diharapkan dapat memperkuat ekonomi berbasis wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

Winardi Legowo meyakini, bahwa kolaborasi ini tidak hanya akan memperluas ekosistem keuangan syariah, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat Jatim dan Indonesia.

"Sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Jatim berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dan OJK dalam memperluas akses serta memperkuat ekosistem keuangan syariah," ungkapnya.

Ia menambahkan, Bank Jatim percaya, bahwa sinergi antara regulator, pelaku industri, pemerintah daerah, dan masyarakat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi besar Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah.

"Melalui forum ini kami berharap, akan lahir berbagai gagasan, kolaborasi, dan inovasi yang dapat mencapai transformasi tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah dalam amanatnya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jatim Endy Abdi Alim Nusa, menjelaskan, bahwa IIFS 2025 akan menjadi forum strategis dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah nasional.

"Bank Jatim  saat ini menjadi host dalam kegiatan workshop sebagai langkah perluasan akses layanan perbankan syariah. Melalui forum ini kami berharap akan terbangun sinergi yang lebih kokoh," katanya.

Jatim sendiri merupakan pusat pertumbuhan ekonomi syariah dengan potensi umat yang luar biasa.

Berdasarkan data nasional, pangsa pasar keuangan syariah baru mencapai 11,45 persen dari total aset keuangan nasional.

Sementara tingkat inklusi keuangan syariah berada pada angka 13,41 persen dan tingkat literasi keuangan syariah 43,42 persen.

Angka ini membuka potensi perluasan ekosistem keuangan syariah melalui sinergi antara OJK, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.

Jawa Timur dengan wilayah lebih dari 48.000 kilometer persegi dan penduduk lebih dari 42 juta jiwa memiliki potensi besar baik dari sumber daya alam maupun manusia sebagai modal utama dalam memperkuat ekonomi syariah yang inklusif dan berdaya saing. (*)

Kekuatan ekonomi tersebut semakin ditopang oleh konektivitas wilayah dan infrastruktur modern yang dapat menjadikan Jatim sebagai center of gravity atau Gerbang Baru Nusantara di Timur Indonesia.

Berbagai sarana transportasi dan logistik semakin memperkuat peran Jatim sebagai pusat arus perdagangan dan industri nasional. Salah satunya adalah keberadaan Pelabuhan Tanjung Perak yang melayani 21 dari 39 rute tol laut nasional, sehingga hampir 80 persen dari 19 provinsi di kawasan timur Indonesia bersumber dari Jatim.

Selain itu, terdapat dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 13 kawasan industri termasuk 1 kawasan industri halal, 7 bandara, dan 37 pelabuhan, serta 12 ruas jalan tol yang menghubungkan berbagai wilayah utama.

Infrastruktur tersebut menjadikan Jatim sebagai simpul penting perdagangan dan distribusi logistik nasional sekaligus memperkuat posisi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Potensi besar Jatim juga tercermin dari kekuatan demografis dan sosial keagamaan dengan lebih dari 40 juta penduduk muslim dan sekitar 97,29 persen dari total populasi Jatim yang memiliki basis umat yang kokohz dan menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya ekonomi syariah di daerah.

Kekuatan ini semakin ditopang oleh ekosistem pesantren yang tersebar luas mencapai lebih dari 7.300 lembaga dengan hampir dari 1 juta santri. 

"Banyak di antaranya telah mengembangkan unit usaha koperasi hingga memperoleh sertifikasi halal yang menunjukkan pesantren bukan hanya pusat pendidikan, tetapi juga motor penggerak ekonomi umat," kata Endy.

Selain itu, keberadaan berbagai perguruan tinggi dengan program studi ekonomi dan keuangan syariah menjadi sumber daya strategis dalam mencetak generasi muda yang kompeten dan siap berperan di sektor tersebut.

Dukungan sistem pendidikan itu, Pemprov Jatim terus memperkuat sinergi dengan OJK, BI, lembaga keuangan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Jatim sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Pemprov Jatim juga berkomitmen dalam mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui strategi peningkatan literasi dan inklusi.

Hal ini menjadi dasar masyarakat terhadap nilai-nilai ekonomi syariah, sementara inklusi menjadi jalan memperluas akses keuangan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Terutama bagi pelaku UMKM dan usaha ultra mikro.

Berdasarkan data OJK per September 2025, penyaluran pembiayaan syariah di Jatim tercatat sebesar Rp47,31 triliun.

Total pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp59,85 triliun. Kinerja positif ini terutama ditopang oleh Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPRS yang terus menunjukkan tren peningkatan.

"Kami berharap lembaga keuangan syariah di Jatim dapat terus memperluas perannya dalam akses keuangan syariah yang adil, produktif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, diperlukan langkah nyata melalui penguatan kelembagaan, inovasi layanan digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia," jelasnya.

Capaian ini juga menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip keadilan dan keberkahan, sekaligus menegaskan peran strategis lembaga keuangan syariah sebagai mitra pemerintah dalam mendorong ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing.

Kinerja keuangan syariah yang terus membaik ini turut mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor. Termasuk perdagangan, industri, dan pariwisata. Peningkatan mobilitas dan arus barang menjadi salah satu indikator nyata penguatan ekonomi Jatim. 

Hal ini sejalan dengan hasil I MTI dan ECIS Ranking yang menempatkan Jatim sebagai peringkat kedua nasional pada kategori akses dengan skor 76.

Menggambarkan kuatnya konektivitas dan kemudahan mobilitas yang didukung oleh infrastruktur darat, laut, dan udara.

Aksesibilitas ini memperkuat Jatim sebagai pusat pengembangan ekonomi halal nasional yang menghubungkan potensi daerah dengan jejaring ekonomi syariah serta destinasi wisata ramah muslim di berbagai wilayah Indonesia.

Jatim mencatat lebih dari 100 juta wisatawan domestik setiap tahun, menjadikannya provinsi dengan pergerakan wisata tertinggi di Indonesia.

Di sisi lain, ekonomi syariah dunia terus menunjukkan perkembangan signifikan berdasarkan State of The Global Islamic Report 2023-2024, Indonesia telah menempati peringkat ketiga dunia naik satu posisi dari tahun sebelumnya.

Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Indonesia semakin diakui sebagai kekuatan utama dalam ekosistem keuangan syariah global, sejajar dengan Malaysia dan Arab Saudi.

Sementara itu, perkembangan di tingkat nasional juga terus mengarah positif. Rantai nilai halal terutama pada sektor makanan minuman dan fesyen mencatat pertumbuhan pesat dan berkontribusi besar pada ekspor nasional.

Indonesia menempati peringkat keenam dunia dengan total aset keuangan syariah mencapai USD 162 miliar.

Pada sektor perbankan syariah, Indonesia berada di peringkat kesembilan dengan captive market USD 53 miliar. Untuk dana syariah dan asuransi syariah, masing-masing menempati posisi kesepuluh dan kelima. Sedangkan pada kategori sukuk, Indonesia berada di posisi ketiga dunia dengan total aset USD 99 miliar.

"Capaian ini tentu patut kita syukuri, namun tidak boleh membuat kita berpuas diri," ujarnya. (*)