TIMES JATIM, MALANG – Jauh sebelum bendera Merah Putih berkibar sebagai simbol negara merdeka, sebuah denyut pendidikan telah lebih dulu hidup di Bululawang, Kabupaten Malang. Pada 1924, ketika Indonesia masih berada dalam bayang-bayang kolonialisme, masyarakat desa ini telah menanam benih pendidikan melalui sebuah lembaga yang kini dikenal sebagai Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama (MINU) Bululawang.

MINU Bululawang bukan sekadar institusi pendidikan dasar. Ia adalah saksi zaman, lahir sebelum republik ini berdiri, tumbuh di tengah keterbatasan, dan bertahan melewati berbagai fase sejarah bangsa. Dari masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, kemerdekaan, hingga Orde Baru, madrasah ini terus hidup sebagai penopang pendidikan masyarakat pedesaan.

Sejarah MINU Bululawang bermula dari sebuah peristiwa keagamaan. Pada bulan Rabi’ul Awal 1924, masyarakat Bululawang menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jami’ Sabilit Taqwa. Dalam pengajian itu, hadir KH. Wahab Hasbullah dari Jombang, tokoh sentral Nahdlatul Ulama. Di hadapan jamaah, KH. Wahab menyampaikan gagasan yang kelak mengubah wajah pendidikan Bululawang: masyarakat yang religius membutuhkan lembaga pendidikan sendiri.

Gagasan tersebut segera menemukan momentumnya. Tak lama kemudian, dua tokoh muda, Kiai Musa’i dan Kiai Tamzis datang ke Bululawang untuk berdakwah. Mereka memulai pengajaran Al-Qur’an kepada anak-anak di sebuah langgar kecil di sudut desa. Dengan sarana yang sangat sederhana, pengajaran itu justru menarik minat besar dari masyarakat.

Jumlah santri yang terus bertambah membuat langgar tak lagi memadai. Sebuah rumah milik Hj. Aminah, dermawan desa, kemudian dijadikan tempat belajar. Sejumlah kiai dari luar daerah didatangkan untuk memperkuat proses pendidikan, di antaranya Kiai Salamun dan Kiai Kusnadi dari Tebuireng Jombang, Kiai Munaji dari Malang, serta Kiai Salahuddin dari Banyumas.

Pada fase awal, lembaga ini dikenal sebagai Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Wathon. Namun pada 1930 masih jauh sebelum Indonesia merdeka lembaga ini resmi berpindah lokasi ke tanah wakaf masyarakat dan berganti nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama (MINU) Bululawang. Proses pembangunan madrasah melibatkan panitia desa, tokoh agama, Ranting NU Bululawang, serta dukungan wali murid dari berbagai kecamatan sekitar.

Kepemimpinan awal madrasah dipercayakan kepada R. Sarwani, tenaga pendidik dari Solo, dibantu Kiai Maslani dari Jombang dan Kiai Jama’ali dari Malang. Sistem pendidikan yang dijalankan masih bersifat diniyah, namun sudah terbuka bagi siswa dan siswi, sebuah langkah progresif pada zamannya.

Ujian berat datang saat pendudukan Jepang (1942–1945). Aktivitas pendidikan mengalami kemunduran, tetapi MINU Bululawang tetap bertahan. Selepas Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, madrasah kembali diaktifkan meski dalam situasi negara yang belum stabil.

Memasuki dekade 1950-an, MINU Bululawang bertransformasi. Status diniyah berkembang menjadi madrasah umum, mengakomodasi kebutuhan pendidikan dasar masyarakat yang kian meningkat. Mata pelajaran umum mulai diperkenalkan berdampingan dengan pendidikan agama.

Pada masa Orde Baru, MINU Bululawang mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Namun orientasi lembaga tetap konsisten: membangun kualitas mental dan spiritual masyarakat desa. Stabilitas kepemimpinan terjaga sejak 1987 hingga 2019 di bawah H. M. Rifa’i Hasan, S.Ag., sebelum tongkat estafet diserahkan kepada Sukadi, S.Pd. pada 2019.

Kini, hampir satu abad sejak benih pertama ditanam, MINU Bululawang terus berkembang dengan mengandalkan kekuatan alumninya sendiri sebagai tenaga pendidik dan penggerak lembaga. 

Dari langgar kecil di masa kolonial hingga menjadi lembaga pendidikan yang dipercaya masyarakat, MINU Bululawang membuktikan bahwa pendidikan desa mampu tumbuh kokoh bahkan sebelum republik ini lahir. (*)