TIMES JATIM, MALANG – Sebanyak 500 pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar menyatakan sikap siap mundur dari Partai Golkar. Pernyataan tersebut disampaikan dalam aksi konsolidasi kader yang digelar di depan Kantor DPD Partai Golkar Kota Malang, Sabtu (03/01/2026).

Berdasarkan pantauan TIMES Indonesia di lokasi, ratusan kader kembali melakukan penyegelan Kantor DPD Partai Golkar Kota Malang. Penyegelan ini dilakukan setelah segel sebelumnya dibuka oleh pihak yang tidak dikenal. 

Selain 500 KTA yang telah diserahkan, peserta disebutkan masih terdapat sejumlah KTA lainnya yang akan dikumpulkan sebagai bentuk protes kader pasca terpilihnya Djoko Prihatin sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang.

Agus Sukamto, Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kota Malang, yang menyampaikan pernyataan mewakili para kader, mengatakan bahwa langkah yang dilakukan telah melalui mekanisme organisasi. 

Ia menyebut atas kesepakatan sejumlah kader Partai Golkar Kota Malang telah mengajukan surat permohonan Musyawarh Daerah Luar Biasa (Musdalub) ke Mahkamah Partai Golkar.

“Ini sudah kita tempuh melalui jalur hukum. Sampai detik ini kita masih menunggu keputusan Mahkamah Partai,” ujar Agus saat ditemui di lokasi.

Menurutnya, Musdalub dipandang sebagai mekanisme organisasi yang tersedia dalam aturan partai untuk menyikapi kondisi internal saat ini.

Mewakili kader Golkar Kota Malang, Agus juga mempertanyakan tahapan pencalonan dalam Musda sebelumnya.

“Kemarin saat pra-Musda muncul empat sampai lima calon. Namun ketika mendekati pelaksanaan Musda, yang tersisa hanya satu calon, yaitu Djoko Prihatin,” kata Agus.

Selama konsolidasi berlangsung, para kader menyuarakan yel-yel “Selamatkan Golkar Kota Malang”. Massa juga menyampaikan permintaan agar Djoko Prihatin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Malang.

Agus menambahkan, bahwa proses Musda tersebut perlu dievaluasi. Ia menyebut hal itu menjadi latar belakang dilakukannya penyegelan kantor dan pengajuan permohonan ke Mahkamah Partai.

“Teman-teman mengkaji ini sebagai setingan. Golkar adalah partai kader, sehingga prosesnya seharusnya demokratis,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pengurus DPD Partai Golkar Kota Malang maupun dari Djoko Prihatin terkait aksi penyegelan kantor dan tuntutan pelaksanaan Musdalub tersebut. (*)