TIMES JATIM, JOMBANG – Rencana Pemkab Jombang membelikan sepeda motor baru bagi seluruh kepala desa pada tahun anggaran 2026 memicu kritik tajam dari DPRD Jombang. Program yang menggunakan dana publik di tengah kebijakan efisiensi ini dinilai tidak mendesak dan perlu dikaji ulang.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jombang sekaligus Ketua Fraksi PKB, M. Subaidi Muchtar, mengatakan pengadaan ini bukan skala prioritas. Ia menilai sepeda motor dinas yang saat ini dipakai kepala desa masih layak digunakan.

“Bupati perlu meninjau kembali rencana ini. Motor yang ada sekarang masih layak, belum waktunya diganti,” ujarnya saat dikonfirmasi TIMES Indonesia, Jumat (31/10/2025).

Subaidi juga menyoroti minimnya komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Ia mengungkapkan, Banggar maupun komisi-komisi di DPRD tidak pernah diajak membahas rencana pengadaan tersebut.

“Tidak ada pembahasan sama sekali, baik di Banggar maupun komisi. Bahkan saat kampanye, program motor untuk kepala desa juga tidak pernah disebut,” tegasnya.

Menurut Subaidi, kebijakan ini tidak selaras dengan visi-misi bupati yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia menilai kebutuhan di desa tidak harus seragam.

“Banyak desa justru lebih butuh kendaraan roda tiga untuk angkut sampah atau barang warga. Bukan motor PCX yang malah kesannya buat touring, bukan pelayanan,” katanya.

Meski begitu, Subaidi belum mendorong DPRD memanggil dinas terkait. Ia berharap perangkat daerah otomatis memahami arah kebijakan kepala daerah.

“Kalau paham visi misi Bupati, mestinya tahu mana program prioritas. Jangan mikir yang aneh-aneh, pikirkan rakyat,” ujarnya.

Sebagai mantan juru bicara tim kampanye Bupati Warsubi, Subaidi mengingatkan pemerintah tetap fokus pada janji politik, seperti program Satu Dusun Satu Wirausaha.

Pemkab Jombang Sebut Motor Baru untuk Perkuat Pelayanan Desa

Sebelumnya, di sisi lain Pemkab Jombang memastikan rencana pengadaan motor tersebut tetap berjalan. Program ini masuk dalam agenda Desa Mantra, yang menjadi prioritas Bupati Warsubi dan Wabup KH. Salmanudin Yazid periode 2024–2029.

Pemkab beralasan motor dinas yang dimiliki kepala desa saat ini banyak yang sudah tua dan kerap rusak sehingga menghambat pelayanan publik.

“Sebagian besar motor sudah uzur dan sering bermasalah di lapangan. Pembaruan kendaraan diperlukan agar pelayanan lebih cepat,” kata Bupati Warsubi, Selasa (28/10/2025).

Kepala Bappeda Jombang, Danang Praptoko, menambahkan setiap desa direncanakan mendapat satu motor setara Honda PCX, dengan nilai sekitar Rp30 juta per unit. Program ini akan dikoordinasikan lebih lanjut agar berjalan sesuai aturan.

Pengadaan motor merupakan bagian dari anggaran Desa Mantra yang diperkirakan mencapai Rp800 juta hingga Rp1 miliar per desa, mencakup pemerintahan desa, infrastruktur dasar, dan penguatan kelembagaan.

“Semua proses akan transparan dan didampingi APH untuk mencegah penyimpangan,” tegas Warsubi.

Program ini diajukan saat Pemkab Jombang menghadapi pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp100,2 miliar pada APBN 2026. Kondisi tersebut menuntut efisiensi dan penataan prioritas belanja daerah.

Meski begitu, Pemkab meyakini peningkatan sarana kerja kepala desa tetap diperlukan untuk menjaga mutu pelayanan dasar. (*)