TIMES JATIM, SURABAYA – Program pengembangan Koperasi Merah Putih yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur menuai kritik tajam dari legislator. Anggota Komisi B DPRD Jatim, Khusnul Khuluk dari Fraksi PKS, mengungkapkan bahwa sebagian besar koperasi di tingkat desa saat ini tidak berjalan efektif. Menurutnya, dari ribuan koperasi yang didirikan, hanya segelintir saja yang benar-benar aktif.

"Sepemantauan saya mungkin hanya sekian kecilnya persennya lah, enggak mungkin sampai 5 persennya yang jalan," kata Khusnul.

Khusnul menjelaskan, salah satu kendala utama yang membuat program ini mandek adalah keengganan para kepala desa untuk mengelola skema simpan pinjam. Mereka khawatir akan dampak yang muncul, terutama terkait penagihan utang. 

"Di kabupaten saya, rata-rata di Lumajang, ini untuk simpan pinjam kayaknya Kepala Desanya banyak enggak mau. Karena dampaknya nanti ke Kepala Desanya," tuturnya.

Menurut Khusnul, kepala desa merasa dilematis karena dana yang digunakan adalah uang pemerintah. Namun, ketika masyarakat kesulitan membayar, tanggung jawab penagihan akhirnya jatuh ke pundak kepala desa. Situasi ini membuat mereka lebih memilih untuk tidak mengambil risiko menjalankan skema tersebut, yang pada akhirnya membuat koperasi tidak berjalan.

Selain masalah dari kepala desa, masalah ini juga minimnya pendampingan dari dinas terkait. Program yang sudah berjalan sejak tahun 2021 ini, dengan total anggaran mencapai miliaran rupiah, seharusnya disertai dengan pendampingan intensif agar pengurus koperasi di desa memiliki pemahaman yang kuat.

Ia menekankan pentingnya peran aktif Dinas Koperasi Provinsi untuk memberikan penyuluhan secara berkala dan intensif. 

"Solusinya ya memang Dinas Kooperasi Provinsi itu sering memberikan penyuluhan, merangkul beberapa pengurus kooperasi atau di kabupaten," ujarnya.

Khusnul juga menyarankan kolaborasi dengan dunia pendidikan. Ia melihat potensi besar jika perguruan tinggi dilibatkan untuk membantu memfasilitasi dan menghidupkan kembali koperasi yang tidak aktif. 

"Juga bisa melibatkan beberapa perguruan tinggi. Jadi kalau anggaran sekarang ini anggap tidak ada, maka beberapa perguruan tinggi ini diajak untuk bisa memfasilitasi ini biar bisa jalan dulu, running dulu," jelasnya.

Legislator ini juga memberikan kritik konstruktif terhadap pendekatan pemerintah yang terlalu mengandalkan kucuran dana besar tanpa adanya persiapan matang di tingkat bawah. Ia menilai, program seperti Koperasi Merah Putih yang dikucuri dana miliaran rupiah tidak akan efektif jika pondasi koperasinya sendiri belum kuat.

"Karena kalau tidak jalan, dengan jalan istilahnya jalan kecil-kecilan, itu tidak mungkin langsung himbarannya turun plek 3 miliar. Itu yang pemahaman saya kayak gitu," tegasnya.

Pernyataan ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi, untuk mengevaluasi kembali strategi pembinaan dan pendampingan koperasi di desa. Tujuannya agar program yang sudah ada tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menggerakkan ekonomi di pedesaan. (*)