TIMES JATIM, SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas meminta evaluasi menyeluruh terhadap program sekolah rakyat. Permintaan ini menyusul hasil inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah lokasi, termasuk di Kota Malang, yang menemukan fenomena mundurnya sejumlah siswa dan pengunduran diri para guru. Menurut Puguh, kondisi ini berpotensi mengganggu proses belajar mengajar dan mengancam keberlanjutan program yang didanai besar oleh pemerintah.

"Secara fasilitas sangat luar biasa, infrastruktur juga sangat luar biasa. Tapi memang catatannya itu adalah saya pikir kesiapan manajemen," ujarnya.

Ia menjelaskan, program boarding school yang mengharuskan siswa menginap ini memerlukan tata kelola yang matang, pengasuh yang kompeten, dan lingkungan yang benar-benar bisa menciptakan rasa nyaman bagi para peserta didik.

Program ini sejatinya memiliki niat baik untuk membantu kaum dhuafa, khususnya masyarakat Jawa Timur yang masuk kategori pra-sejahtera, yang rata-rata sebelumnya lebih memilih bekerja daripada bersekolah. Pola pikir ini, menurutnya, membutuhkan pendampingan yang sangat serius. 

Puguh juga menyoroti ironi di mana para guru yang direkrut kebanyakan adalah generasi Z, yang dianggapnya sebagai tantangan tersendiri dalam mengelola siswa dengan latar belakang tersebut.

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, tahap awal pelaksanaan program ini mencakup 12 lokasi yang memulai tahun ajaran baru pada 14 Juli 2025, dengan total 1.183 siswa. Seluruh biaya, mulai dari makan, asrama, seragam, hingga perlengkapan belajar lainnya, ditanggung oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu, Puguh mendesak Dinas Sosial sebagai penanggung jawab utama program agar segera melakukan pengawalan yang serius dan tepat sasaran. Ia khawatir, dana besar yang sudah digelontorkan pemerintah melalui APBN akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan manajerial yang baik.

Sebagai langkah perbaikan, Puguh memberikan rekomendasi spesifik untuk mencegah siswa keluar. Ia menyarankan manajemen sekolah untuk membangun kedekatan intensif dengan wali murid.

"Tidak hanya sekadar didorong untuk mengantarkan anaknya sekolah, tapi harus ada keberlanjutan yang kontinu," tambahnya. 

Kedekatan ini penting agar orang tua bisa terus memberikan dorongan moral yang kuat kepada anak-anak mereka, terutama saat kunjungan, untuk memastikan mereka tetap bertahan dalam program. Selain itu, politisi PKS ini juga menekankan pentingnya kepastian hak dan fasilitas bagi guru agar proses belajar mengajar bisa berjalan optimal. (*)