TIMES JATIM, SURABAYA – Rencana pemerintah untuk menghentikan impor solar mulai tahun 2026 mendapat sorotan dari Dr. Elisa Tjondro, Ketua Program International Trade & Finance, Universitas Kristen (UK Petra) atau Petra Christian University. 

Menurutnya, kebijakan ambisius ini dinilai sebagai langkah strategis jangka panjang menuju kemandirian energi dan efisiensi neraca perdagangan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan manajemen transisi yang matang.

Dari kacamata ekonomi makro, Elisa melihat penghentian impor solar sebagai penghematan devisa negara dan mengurangi dampak fluktuasi harga minyak global terhadap stabilitas domestik.

"Untuk jangka panjang, kebijakan ini merupakan langkah strategis menuju kemandirian energi dan efisiensi neraca perdagangan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan produksi kilang domestik dan distribusi biodiesel agar tidak menimbulkan tekanan inflasi atau gangguan pasokan energi," ungkapnya, Rabu (5/11/2025). 

Mengenai ketepatan waktu, ia menyebutkan data yang menunjukkan rasionalitas kebijakan ini. Kebutuhan solar domestik pada 2026 diproyeksikan sekitar 18,53 juta hingga 18,74 juta kiloliter, sementara produksi dalam negeri diprediksi mampu mencapai sekitar 20,9 juta kiloliter, terutama dengan beroperasinya Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan pada 10 November 2025.

"Melihat dari angka-angka ini, kebijakan ini terlihat rasional. Namun, dalam jangka pendek, implementasinya tergolong ambisius karena pemerintah perlu memastikan kesiapan teknis, logistik, dan kebijakan harga agar transisi berjalan mulus," tegasnya. 

"Sosialisasi kepada seluruh stakeholders terkait, mulai dari industri kelapa sawit hingga jasa transportasi dan logistik, menjadi kunci," imbuh Elisa. 

Dampak pada Neraca Perdagangan, Subsidi, Fiskal hingga Risiko

Penghentian impor solar berpotensi memberikan dampak positif signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia dalam jangka panjang karena nilai impor energi berkurang.

"Manfaat ini akan optimal hanya jika produksi domestik mampu memenuhi kebutuhan nasional tanpa harus melakukan impor darurat atau meningkatkan biaya produksi secara berlebihan. Perencanaan dan kesiapan komprehensif sangat diperlukan," ujarnya.

Selain neraca perdagangan, Elisa menilai, kebijakan ini juga dipastikan dapat menekan beban subsidi energi pemerintah dan memperkuat ketahanan fiskal secara keseluruhan. 

"Pengeluaran subsidi yang membebani APBN bisa dikurangi dan dialihkan untuk belanja prioritas atau investasi. Namun, semua ini bergantung pada implementasi yang hati-hati dan bertahap," jelasnya. 

Meskipun strategis, ada potensi risiko jangka pendek yang perlu diwaspadai, terutama terkait inflasi dan efek domino pada sektor industri dan transportasi.

"Penghentian impor berpotensi meningkatkan inflasi jika pasokan solar domestik belum stabil atau harga biodiesel lebih tinggi. Namun, jika pasokan dan distribusi berjalan lancar serta harga dikendalikan, dampak inflasi bisa diredam," kata Elisa. 

Ia juga mengungkap risiko lainnya adalah efek domino yang dapat mengganggu stabilitas operasional dan efisiensi ekonomi seperti kekurangan pasokan atau kualitas solar bisa menyebabkan kelangkaan dan kenaikan biaya operasional pabrik, logistik, dan transportasi.

"Hal ini selanjutnya dapat memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, melemahkan permintaan produk, dan pada akhirnya menekan sektor transportasi serta distribusi," tuturnya. 

"Gangguan pasokan bahan bakar bisa memicu rantai efek yang berkelanjutan," tambah Elisa. 

Potensi Investasi dan Risiko Fiskal

Lebih lanjut, dari sisi investasi, ia menilai kebijakan ini akan menarik minat investor jika pemerintah pusat dan daerah bersinergi mendukung iklim investasi dan regulasi yang stabil. 

"Namun, ketidakpastian terkait kualitas pasokan, fluktuasi harga sawit (bahan baku biodiesel), dan adaptasi kendaraan diesel dapat menimbulkan kekhawatiran bagi investor yang menginginkan risiko rendah," urainya. 

Sementara itu, risiko fiskal yang harus diwaspadai jika produksi domestik belum optimal antara lain:

1. Potensi pemerintah mengeluarkan subsidi tambahan untuk menahan harga.

 2. Potensi impor darurat dengan biaya lebih tinggi yang menekan cadangan devisa.

 3. Penurunan aktivitas industri dan transportasi yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak negara.

 4. Kenaikan harga energi yang berujung pada potensi pemerintah menambah Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Kebijakan penyetopan impor solar ini merupakan langkah besar dengan potensi manfaat jangka panjang yang besar, asalkan diimplementasikan secara hati-hati, bertahap, dan didukung dengan manajemen pasokan serta sosialisasi yang masif, termasuk kampanye B50, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap positif," pungkas Elisa. (*)