TIMES JATIM, MADIUN – Setelah melalui sosialisasi selama enam bulan sejak Juni 2024, PT Pertamina Patra Niaga kini memasuki fase uji coba penggunaan QR Code untuk pembelian Pertalite bersubsidi di wilayah Karesidenan Madiun.
Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari masyarakat, namun sebagian besar menyambut positif upaya pembatasan dan pengaturan distribusi BBM bersubsidi.
Salah satu konsumen, Zainul Rohman dari Kabupaten Ponorogo, menyatakan bahwa QR Code membantu memastikan bahwa Pertalite hanya diterima oleh kalangan yang berhak.
"Dengan adanya QR Code ini, distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite jadi lebih tepat sasaran," ujar Zainul, Senin (11/11/2024).
Sistem ini, menurutnya, membuat pembelian Pertalite lebih tertata sehingga tepat sasaran.
Hal senada diutarakan oleh Sony Dwi Prasetyo, pengguna BBM bersubsidi lainnya. Ia menilai bahwa penggunaan QR Code berperan penting dalam membatasi pembelian Pertalite yang berlebihan.
“QR Code ini bagus karena bisa mencegah pembelian yang melebihi batas, sehingga BBM bersubsidi dapat dinikmati lebih merata oleh masyarakat,” katanya. Sony menambahkan bahwa masyarakat yang memang membutuhkan subsidi kini memiliki akses yang lebih adil.
Tidak jauh berbeda, Erfan Miftahul, pengguna Pertalite asal Magetan, menilai bahwa QR Code berdampak positif bagi konsumen.
Menurutnya, sistem ini membuat penyaluran Pertalite lebih selektif, dengan pembatasan pada kendaraan yang memang memenuhi kriteria tertentu, seperti ojek online dan mobil dengan kapasitas mesin di bawah 1.500 cc.
“Sebelumnya, kendaraan mewah juga sering antre untuk mengisi Pertalite. Tapi sekarang hanya kendaraan tertentu yang bisa mendapatkan subsidi,” jelas Erfan, yang berprofesi sebagai driver taksi online.
Proses Pendaftaran Mudah, Meski Ada Tantangan Bagi Lansia
Sementara itu, Agus Triawan, konsumen dari Kota Madiun, menilai proses pendaftaran QR Code cukup mudah, walaupun ia memahami bahwa kelompok lanjut usia (lansia) atau mereka yang belum familiar dengan teknologi mungkin menghadapi tantangan.
"Prosesnya sebenarnya mudah, tapi bagi yang sudah lansia atau gaptek mungkin akan kesulitan," ungkap Agus. Ia menambahkan bahwa SPBU biasanya siap membantu proses pendaftaran asalkan data yang dibutuhkan sudah lengkap.
Agus berharap penggunaan QR Code dapat membantu subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran. Ia juga menyebut bahwa kebijakan ini mampu membatasi kendaraan pribadi yang tidak berhak
. "Contohnya, teman saya yang punya mobil Honda Jazz sekarang tidak bisa lagi isi Pertalite, dan harus menggunakan Pertamax," ujarnya.
Adaptasi Masyarakat Terhadap Kebijakan QR Code
Meskipun sebagian besar pengguna menyambut baik kebijakan ini, beberapa masyarakat masih butuh waktu untuk beradaptasi. Aji Perdana, pengendara yang melintasi Ngawi, sempat kaget ketika mengetahui adanya kebijakan baru tersebut.
“Tadi mau mengisi BBM Pertalite, namun disampaikan petugas ada kebijakan baru dengan QR Code, karena baru tau akhirnya saya terpaksa beli BBM non-subsidi jenis Pertamax dulu. Kemudian nanti baru coba daftar buat QR Code melalui aplikasi,” ungkapnya.
Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus mengungkapkan data terbaru terkait penerapan QR Code di wilayah Jawa Timur.
Ahad Rahedi, Area Manager Communication, Relation, and CSR PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, menyampaikan bahwa saat ini ada 747.748 kendaraan yang telah terdaftar untuk pembelian Pertalite menggunakan QR Code.
Kebijakan ini diharapkan mampu memastikan bahwa subsidi Pertalite diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak dan tepat sasaran. (*)
Pewarta | : Yusuf Arifai |
Editor | : Ronny Wicaksono |