TIMES JATIM, MALANG – Tim hukum dari pasangan calon (paslon) Abah Anton - Dimyati Ayatullah (ABADI) membentuk tim satuan tugas (satgas) anti money politic Pilkada 2024 tepat di masa tenang jelang pencoblosan 27 November 2024.

Pembentukan tim satgas ini, melibatkan seluruh elemen masyarakat di 5 Kecamatan Kota Malang untuk memantai terjadinya money politic jelang pencoblosan. 

Ketua Tim Hukum ABADI, Arif Wahyu mengatakan, pembentukan tim satgas anti Money Politic ini juga berdasarkan perintah dari Sekjen DPP PKB yang mencium adanya dugaan money politic di Pilkada 2024 Kota Malang. 

"Satgas ini dari masyarakat umum dan yang mengkomandani dari orang-orang PKB atas perintah Sekjen," ujar Arif, Minggu (24/11/2024). 

Ia mengungkapkan, selama ini banyak indikasi tekanan-tekanan dan terjadinya money politic di paslon lain yang membuat mereka harus bergerak membentuk tim satgas tepat di masa tenang kampanye Pilkada 2024 Kota Malang. 

"Nantinya, laporan dari masyarakat akan kami kelola dan tim hukum sebagai bukti dan kami tindaklanjuti," ungkapnya. 

Diakui, tim satgas yang baru dibentuk Sabtu (23/11/2024) kemarin, sudah ada beberapa laporan atas dugaan money politic. 

"Atas intruksi Sekjen untuk bentuk satgas, langsung kita jalankan dan kita komunikasi dengan paslon lain, yang baru sepakat hanya paslon Sam HC (Heri Cahyono) - Ganis Rumpoko," jelasnya. 

Sementara, Calon Wakil Wali Kota Malang, Dimyati Ayatullah mengaku bahwa memang kondisi dan situasi perpolitikan di Pilkada 2024 Kota Malang ini sedang tidak baik-baik saja. 

Maka, ia sangat setuju dengan dibentuknya tim satgas anti money politic untuk memantau kecurangan di masa tenang. 

"Benar yang disampaikan pak Arif, kondisi situasi saat ini seperti ada yang berjuang luar biasa dengan menggunakan segala cara. Ini harus dipantau dan kalau ada indikasi, laporkan. Demokrasi kita harus bersih dan masyarakat memilih dengan hati nuraninya," ucapnya. 

Sebagai informasi, per tanggal 24 November 2024 ini masa tenang Pilkada 2024 Kota Malang mulai terlaksana. 

Semua paslon maupun tim dilarang melakukan kegiatan kampanye. Bahkan, seluruh banner hingga spanduk mulai dibersihkan oleh Bawaslu bersama Satpol PP Kota Malang. (*)