TIMES JATIM, SURABAYA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar, Sarmuji, memberikan catatan strategis terkait diskursus pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, setelah melewati fase panjang Pilkada langsung maupun tidak langsung, Indonesia kini berada pada titik krusial untuk melakukan evaluasi total demi menemukan sistem yang paling ideal bagi demokrasi nasional.

Sarmuji menegaskan bahwa Partai Golkar tidak sekadar mengusulkan kembali ke sistem lama, melainkan menawarkan sebuah pemutakhiran desain kebijakan.

"Partai Golkar memastikan bahwa desain Pilkada melalui DPRD ke depan tidak akan sama dengan praktik di masa lampau. Kita berencana mengadopsi elemen-elemen positif dari Pilkada langsung untuk diintegrasikan ke dalam mekanisme pemilihan oleh DPRD," ungkap Sarmuji pada Rabu (7/1/2026).

Meski mandat pemilihan secara formal berada di tangan anggota legislatif, Sarmuji menekankan pentingnya ruang partisipasi rakyat yang maksimal.

Hal ini bertujuan agar aspek kedaulatan rakyat tetap terjaga dan calon pemimpin daerah tetap memiliki kedekatan emosional serta tanggung jawab moral kepada publik. Selain itu, aspek akuntabilitas menjadi prioritas dalam wacana ini.

"Kami ingin memperkuat akuntabilitas di kedua sisi, baik bagi anggota DPRD yang memilih maupun bagi kepala daerah yang terpilih, guna memastikan proses politik ini berjalan dengan integritas tinggi," tambah Ketua Komisi X DPR RI ini.

Dari sisi ekonomi fiskal, Sarmuji menyoroti besarnya alokasi anggaran yang terserap dalam sistem Pilkada serentak. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, alokasi anggaran Pilkada 2024 mencapai angka Rp38 triliun, jumlah yang sangat signifikan bagi keuangan negara, belum termasuk dukungan dana hibah dari Pemerintah Daerah.

Namun, melampaui persoalan biaya, stabilitas sosial menjadi perhatian utama Golkar. Sarmuji melihat bahwa sistem pemilihan langsung selama ini membawa residu politik berupa polarisasi yang tajam di tengah masyarakat, bahkan berdampak pada netralitas serta soliditas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Aspek-aspek seperti biaya logistik calon, pemeliharaan tim pemenangan, hingga tingginya tingkat polarisasi sosial dan ASN menjadi pertimbangan mendalam bagi kami untuk merumuskan sistem yang lebih sehat bagi keberlanjutan demokrasi kita," tutupnya. (*)