TIMES JATIM, PROBOLINGGO – Selama satu tahun masa pengabdian di DPRD Kabupaten Probolinggo, Fraksi PDI Perjuangan meneguhkan komitmennya untuk menjalankan mandat rakyat melalui kerja politik yang konsisten, terukur, dan berpihak pada wong cilik. 

Komitmen tersebut dijalankan melalui tiga fungsi utama DPRD—legislasi, pengawasan, dan anggaran—yang saling terhubung dalam satu tujuan: menghadirkan keadilan sosial dan pembangunan yang berkeadilan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo, Edi Susanto, menegaskan bahwa laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban politik kepada masyarakat.

“Bagi kami, laporan kinerja ini adalah wujud keterbukaan dan tanggung jawab moral kepada rakyat. Setiap kebijakan, pengawasan, dan keputusan anggaran yang kami jalankan diarahkan agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya rakyat kecil yang menjadi basis perjuangan PDI Perjuangan,” ujar Edi, Kamis (8/1/2026).

Fungsi Legislasi: Menguatkan Tata Kelola dan Perlindungan Rakyat

Dalam fungsi legislasi, Fraksi PDI Perjuangan telah berkontribusi melahirkan sejumlah peraturan daerah strategis yang memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Di antaranya Perda Fasilitasi Pesantren, Perda Pengarusutamaan Gender (PUG), Perda Utilitas, serta berbagai regulasi lain yang menopang penyelenggaraan pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan.

Fraksi PDI Perjuangan juga aktif dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo, sekaligus memperjuangkan Raperda prioritas seperti Bantuan Sosial, Pendidikan Keagamaan, dan Fasilitasi Investasi. Di sektor ekonomi rakyat, fraksi ini mendorong lahirnya Perda Perlindungan Pasar Tradisional sebagai bentuk keberpihakan terhadap pedagang kecil dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Fungsi Pengawasan: Tidak Hanya di Rapat, Turun ke Lapangan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan tidak membatasi diri pada ruang rapat. Sepanjang tahun 2025, fraksi aktif turun langsung ke lapangan untuk memastikan kebijakan daerah benar-benar dirasakan masyarakat.

Pengawasan dilakukan terhadap layanan kesehatan melalui inspeksi mendadak (sidak) ke puskesmas, pendampingan dan penguatan sektor pendidikan, advokasi bantuan sosial agar tepat sasaran, serta perjuangan hak-hak buruh secara adil dan berkelanjutan. Temuan di lapangan menjadi dasar evaluasi dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah.

Fungsi Anggaran: APBD untuk Rakyat

Dalam fungsi anggaran, Fraksi PDI Perjuangan berprinsip bahwa setiap rupiah uang rakyat harus kembali untuk kesejahteraan rakyat. Fraksi mengawal ketat pembahasan KUA–PPAS dan APBD dengan memprioritaskan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, pemerataan infrastruktur hingga pelosok desa, penguatan sektor pertanian dan UMKM, serta percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem.

Selain itu, fraksi berperan aktif dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo 2025–2030 agar arah pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat dan visi daerah.

Serap Aspirasi: Demokrasi yang Hadir

Fraksi PDI Perjuangan secara aktif membuka ruang dialog dengan masyarakat melalui kunjungan lapangan, pertemuan konstituen, serta forum-forum warga. Aspirasi yang dihimpun menjadi bahan penting dalam merumuskan sikap politik, kebijakan, dan program kerja fraksi, sehingga setiap keputusan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan rakyat.

Kerja Komisi: Fokus, Terukur, dan Berpihak

Komisi I Fraksi PDI Perjuangan berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan, demokrasi lokal, dan kepastian hukum. Komisi ini mengawal kebijakan agar transparan, akuntabel, dan berkeadilan, mendorong peningkatan layanan administrasi kependudukan serta pemerintahan desa dan kelurahan, mengawasi reformasi birokrasi dan netralitas ASN, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait pertanahan dan pelayanan publik.

Komisi II mengawal APBD agar berpihak pada rakyat kecil, mendorong penguatan pertanian, perikanan, koperasi, dan UMKM, serta mengawasi kinerja BUMD. Fraksi memastikan kebijakan pajak dan retribusi daerah tidak memberatkan masyarakat, sehingga pembangunan ekonomi memberi manfaat nyata bagi rakyat bawah.

Komisi III berfokus pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur. Pengawalan dilakukan terhadap pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan sarana dasar hingga pelosok desa, dengan memastikan proyek berjalan sesuai perencanaan, berkualitas, dan bebas dari penyimpangan.

Komisi IV mengawal sektor pendidikan dan kesehatan yang terjangkau, percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem, serta pengawasan program sosial, ketenagakerjaan, kepemudaan, dan perlindungan kelompok rentan. Fraksi berkomitmen memastikan negara hadir memenuhi hak dasar rakyat.

Advokasi dan Kepedulian Sosial

Sepanjang tahun 2025, Fraksi PDI Perjuangan aktif melakukan advokasi berbagai persoalan masyarakat, antara lain pengawalan percepatan sertifikasi wakaf bersama BPN dan MWC NU Krejengan, pengawalan kasus kekerasan terhadap RT asal Sukapura oleh warga negara asing, serta pengawalan Panitia Kerja (Panja) Pupuk untuk memastikan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran.

Fraksi juga turun langsung menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir bandang di Kecamatan Krejengan serta korban angin puting beliung di Kecamatan Tegalsiwalan sebagai wujud kepedulian dan kehadiran nyata di tengah musibah.

Meneguhkan Jalan Perjuangan

Menutup laporan satu tahun kinerja, Ketua DPC PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo, Khairul Anam, menegaskan bahwa perjuangan fraksi tidak berhenti pada capaian yang telah diraih.

“Satu tahun pengabdian adalah bagian dari jalan panjang perjuangan ideologis. Kami akan terus menjaga keberpihakan kepada wong cilik, mengawal APBD agar tetap pro-rakyat, dan memastikan negara hadir melalui kebijakan yang adil dan berkeadilan sosial,” tegasnya.

Dengan berpegang pada nilai Trisakti dan semangat gotong royong, Fraksi PDI Perjuangan meneguhkan komitmen untuk terus bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang maju, adil, dan sejahtera.(D)