TIMES JATIM, SURABAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mendorong seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah setempat untuk melakukan transformasi fungsi. Tidak sekadar mengejar profitabilitas, BUMD kini dituntut menjadi instrumen strategis dalam penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi kerakyatan.

Anggota DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa peran BUMD harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam menyerap tenaga kerja lokal.

Menurutnya, BUMD memiliki tanggung jawab besar sebagai penyangga ekonomi daerah di tengah dinamika ketidakpastian global.

Dalam keterangannya, Lilik menekankan bahwa setiap investasi atau proyek yang dijalankan oleh BUMD harus memberikan dampak multiplikasi (multiplier effect). Salah satu indikator keberhasilan yang ditekankan adalah sejauh mana perusahaan daerah mampu mengurangi angka pengangguran di Jawa Timur.

"BUMD harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Sinergi antara operasional bisnis dan pemberdayaan SDM lokal harus berjalan selaras agar keberadaan BUMD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga," ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS DPRD Jatim ini. 

Selain masalah ketenagakerjaan, DPRD Jatim juga menyoroti pentingnya peran BUMD sebagai pendamping sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). BUMD diharapkan dapat berperan sebagai pengambil produk maupun penyedia akses permodalan dan distribusi bagi pelaku usaha lokal.

Langkah ini dipandang perlu agar BUMD tidak lagi bekerja secara eksklusif, melainkan menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif. Restrukturisasi dan evaluasi kinerja BUMD yang tengah dilakukan oleh legislatif saat ini dipastikan akan mengarah pada penguatan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi tersebut.

Dengan adanya dorongan ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memperketat pengawasan dan memberikan target kinerja yang lebih terukur kepada jajaran direksi BUMD, guna memastikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Jatim secara luas. (*)