TIMES JATIM, SURABAYA – Dirjen Saintek Kemendiktisaintek Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, M.A. mengatakan, perkembangan teknologi digital telah menjadi salah satu pendorong utama perubahan global yang menuntut penyesuaian mendalam dalam berbagai aspek, termasuk ilmu sosial dan sistem pendidikan tinggi. 

"Misalnya AI, itu kan bukan sekadar konsep tentang authorship, plagiarisme, kreativitas, critical thinking itu berubah. Bukan itu yang harus kita pikirkan, tapi konsep-konsep itu yang harus berubah sesuai dengan keberadaan AI," jelas Prof. Najib saat ditemui disela forum The 5th International Conference on Humanities Education, Law, and Social Science (ICHELSS V) di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Sabtu (25/10/2025). 

Menurutnya, konsep kreativitas kini berkaitan dengan kemampuan membuat prompt, sementara authorship didukung oleh berbagai alat bantu. Penyesuaian ini harus diadaptasikan ke dalam sistem pendidikan dan ilmu sosial, yang saat ini sedang disusun dalam program "Pembelajaran Transformatif" dan "Generatif AI untuk Perguruan Tinggi".

"Jadi adaptasi tentang sistem pendidikan dan ilmu sosial itu yang harus menyesuaikan terhadap keberadaan teknologi baru," katanya. 

Lebih lanjut, Prof. Najib juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan akademisi. Ia berharap regulasi pemerintah tidak menghambat kebebasan berekspresi, berpikir, dan berinovasi. 

"Asosiasi keilmuan itu menjadi semakin hidup dan menjadi pengisi ruang-ruang keilmuan yang ada di Indonesia. Jadi bukan kemudian hanya mengikuti instruksi dari atas, tapi justru masukan-masukan dari berbagai pokok keilmuan itu penting," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Unesa Prof. Nurhasan menegaskan pentingnya sikap adaptif di era saat ini, baik individu, kelompok, maupun bangsa Indonesia. 

"Ini penting, kalau kita tidak beradaptasi di era ini, kita akan tertinggal," ujarnya. 

Cak Hasan, sapaan lekatnya, juga mengingatkan bahwa di tahun 2045, Indonesia akan memasuki era emas dan menjadi bagian dari masyarakat global berbasis pengetahuan.

"Menanggapi tantangan tersebut, upaya kita untuk menuntut kesiapan adaptasi harus dimulai sejak saat ini," tegasnya. 

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia (HISPISI), Prof. Komarudin menyebut, transformasi ilmu sosial bukan semata agenda akademik, melainkan juga tanggung jawab sosial agar ilmu sosial tetap selaras dengan dinamika zaman dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

"Dalam konteks ini, ilmu sosial di era digital harus integratif, inovatif, berdampak sosial dan ekonomis," jelas Komarudin. 

Ilmuwan sosial, lanjutnya, dituntut tidak hanya sebagai pengamat perubahan, tetapi juga agen transformasi yang memandu masyarakat menuju masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. 

Penataan ulang ilmu sosial menuntutnya menjadi mediator lintas bidang yang mengintegrasikan ilmu sosial, ilmu komputasi, dan ilmu ekologi, dengan pendekatan baru seperti Computational Social Science, Citizen Science, Open Data, dan Greening Citizenship.

"Di era digital saat ini, ilmu sosial tidak cukup bersifat deskriptif, tetapi harus menjadi predictive dan kolaboratif," papar Komarudin.

Untuk mewujudkan ilmu sosial digital yang berkelanjutan, ia mengusulkan beberapa langkah strategis, termasuk mengintegrasikan ilmu sosial digital berkelanjutan, mendorong kohesi sosial dan keadilan ekologis, serta mempraktikkan prinsip kolaborasi Quadruple Helix atau Pentahelix (akademisi, pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media).

"HISPISI telah dan akan terus mengambil langkah strategis, antara lain dengan mendorong kolaborasi riset, membentuk Social Data Center, meningkatkan kapasitas literasi digital, dan mengembangkan model riset sosial kolaboratif berbasis pendekatan baru tersebut," pungkas Komarudin. (*)