TIMES JATIM, MADIUN – Pandangan umum Fraksi DPRD Kabupaten Madiun atas nota keuangan RAPBD 2026 mendapat tanggapan dari eksekutif. Bupati Madiun H. Hari Wuryanto menyampaikan jawaban eksekutif pada sidang paripurna yang digelar Kamis, (22/10/2025).

Pertanyaan, saran dan masukan masing-masing fraksi dijawab secara keseluruhan oleh eksekutif. Beberapa poin penting yang dikritisi legislatif di antaranya soal target pendapatan dan belanja. "Saran penambahan belanja modal akan kami pertimbangkan dan perhatikan," jelas Bupati Madiun.

Dijelaskan pula langkah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang dipertanyakan sejumlah fraksi. Antara lain mengintensifkan penggalian potensi pajak dan retribusi daerah, pemutakhiran data PBB-P2 dan pajak daerah lainnya secara berkala. Serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan pengelolaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

"Terkait kebijakan kenaikan PBB-P2 akan kami pertimbangkan dengan hati-hati berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kemampuan bayar masyarakat," kata bupati.

Penjelasan Eksekutif tentang Penurunan TKD R 192,99 Miliar

Eksekutif juga menyikapi pertanyaan terkait penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) dan realisasi visi misi bupati dan wakil bupati. Ada sejumla langkah strategis yang akan dilakukan. Di antaranya efisiensi anggaran di perangkat daerah dengan tetap memperhatikan urusan wajib dan program prioritas daerah.

"Serta mengintensifkan penggalian potensi melalui eksplorasi maupun penerimaan intensif fiskal," jelasnya.

Berdasarkan surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-62/PK/2025, pendapatan transfer yang mengalami penurunan sebagai berikut :

- Pendapatan Dana Hasil Pajak sebesar Rp 98 Miliar 915 Juta, 800 Ribu (Diluar Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau  DBHCHT);
- DAU Bidang Pendidikan Rp 24 Miliar 178 Juta 306 Ribu
- DAU Bidang Kesehatan Rp 12 Miliar 509 Juta 735 Ribu
- Dana Desa Rp 28 Miliar 937 Juta 646 Ribu
- DAK Non Fisik Rp 14 Miliar 75 Juta 780 Ribu
- DAK Fisik Rp 13 Miliar 538 Juta 245 Ribu
- Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2026 tidak mendapatkan sama sekali

Pada sidang paripurna pembahasan RAPBD 2026 sebelumnya, tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum yang dibacakan juru bicara masing-masing. Yakni Wiema Tedja Pradana (Golkar Nurani Rakyat), Budi Wahono (PDI Perjuangan), Wahyu Widayat (PKB), Astin Yuni Wiyogo (Demokrat), Lely Hardyarini (Gerindra), Gunawan Prasetyono (Nasdem) dan Sri Pudji Hardijaningsih (PKS). (*)